Turun ke Desa, Sari Yuliati Pastikan 1000 BPBL dan BSPS Tepat Sasaran

LKI Golkar – Komitmen pengawasan terhadap program bantuan pemerintah kembali ditegaskan Wakil Ketua DPR RI yang juga Anggota DPR RI Asal NTB Ir. Hj. Sari Yuliati, MT saat menghadiri serah terima Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Lombok Timur, Kamis 26 Februari 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Sari Yuliati menegaskan bahwa kehadiran negara harus benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.

Ia berharap bantuan sambungan listrik melalui program BPBL tidak hanya menjadi fasilitas penerangan semata, tetapi juga mampu mendorong aktivitas ekonomi produktif warga.

“Dengan adanya listrik, rumah tangga bisa lebih nyaman, anak-anak bisa belajar dengan baik, dan yang terpenting bisa mendukung usaha kecil masyarakat. Jika ada kendala, segera laporkan. Program ini akan terus kami awasi agar berjalan amanah dan penuh tanggung jawab,” tegasnya di hadapan warga penerima manfaat. Program BPBL sendiri merupakan inisiatif dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang menyasar masyarakat kurang mampu.

Sementara program BSPS berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang bertujuan meningkatkan kualitas hunian masyarakat.

General Manager PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat, Sri Heny Purwanti, menjelaskan bahwa secara total di Provinsi NTB, program BPBL tahun ini menyasar 12.300 rumah tangga.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.800 penerima manfaat berada di Lombok Timur, dan 1.000 di antaranya dikawal langsung oleh Sari Yuliati.

Penyerahan bantuan BPBL dilaksanakan di Desa Lepak Timur, Kecamatan Sakra Timur dan Desa Kotaraja, sementara program BSPS diserahkan di Desa Senyiur, Kecamatan Keruak.

Pada hari yang sama, Sari Yuliati bersama Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya dan rombongan juga meninjau pelaksanaan BSPS di Padamara, Kecamatan Sukamulia, serta Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik.

Kehadiran pimpinan DPR RI di tengah masyarakat ini menjadi bentuk sinergi antara pusat dan daerah dalam memastikan program tetap berjalan optimal meskipun terjadi penyesuaian anggaran. Bagi Sari Yuliati, pengawasan bukan sekadar formalitas, melainkan tanggung jawab moral agar setiap rupiah anggaran negara benar-benar memberi dampak nyata bagi rakyat