Indeks Ketimpangan Gender Turun Jadi 0,421, MQ Iswara Ajak Himi Persis Perkuat Peran Politik Perempuan

LKI Golkar – Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 2024 menunjukkan tren perbaikan. Angkanya turun menjadi 0,421, menandakan adanya kemajuan dalam sejumlah sektor strategis. Namun di balik kabar positif itu, keterwakilan perempuan di politik masih tertahan di bawah ambang batas ideal 30 persen.

Data terbaru mencatat, kenaikan partisipasi perempuan terjadi di berbagai bidang. Di sektor pendidikan, angka partisipasi perempuan di perguruan tinggi meningkat. Pada sektor tenaga kerja, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja naik menjadi 56,42 persen.

Sementara di bidang kesehatan, proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan pertama kali di bawah usia 20 tahun turun menjadi 0,248.

Sayangnya, di sektor politik, kenaikannya masih sangat tipis. Keterwakilan perempuan di legislatif baru menyentuh 22,46 persen.

Angka tersebut menjadi sorotan dalam Talkshow Inspiratif bertajuk “Perempuan di Ruang Publik: Merawat Demokrasi melalui Gagasan dan Partisipasi” yang digelar PW Himi Persis Jawa Barat di Rooftop DPRD Jabar, Sabtu (14/2/2026).

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, MQ Iswara, yang hadir sebagai keynote speaker menegaskan bahwa capaian tersebut belum memenuhi target affirmative action sebesar 30 persen.

“Artinya kita masih punya pekerjaan rumah. Secara kuantitatif masih di bawah 30 persen. Secara kualitatif juga kapasitas perlu terus diperkuat,” tegasnya.

Menurutnya, persoalan bukan hanya soal jumlah. Dari sisi kualitas dan kapasitas, perempuan di politik juga masih perlu penguatan. Tantangan yang dihadapi tidak ringan, terutama dalam menembus ruang-ruang strategis pengambilan keputusan.

Jika melihat komposisi alat kelengkapan dewan, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, struktur masih relatif didominasi laki-laki. Perempuan dinilai belum sepenuhnya memiliki ruang proporsional dalam menentukan arah kebijakan publik.

“Perempuan masih menghadapi tantangan besar dalam proses pengambilan keputusan. Ini bukan sekadar angka, tetapi soal bagaimana gagasan dan perspektif perempuan benar-benar hadir dalam demokrasi,” ujarnya.

Iswara menekankan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi setara antara laki-laki dan perempuan. Tanpa keterlibatan aktif perempuan, kebijakan yang dihasilkan dikhawatirkan belum sepenuhnya merepresentasikan kebutuhan masyarakat secara utuh.

Karena itu, dorongan peningkatan kapasitas, pendidikan politik, serta keberpihakan partai dalam memberi ruang strategis bagi kader perempuan menjadi langkah mendesak. Target 30 persen bukan sekadar formalitas regulasi, melainkan komitmen moral dalam memperkuat kualitas demokrasi.

Talkshow tersebut menjadi refleksi bahwa perjuangan perempuan di ruang publik belum usai. Jalan menuju keterwakilan 30 persen masih butuh waktu, dan membutuhkan kerja kolektif seluruh elemen bangsa.