Dikebut Empat Bulan, Pemkot Komitmen Jalankan Digitalisasi Bansos

LKI Golkar – Pemerintah Kota Mataram menyatakan komitmen penuh dalam menjalankan program digitalisasi bantuan sosial (bansos) setelah ditetapkan sebagai salah satu daerah pilot project nasional oleh pemerintah pusat beberapa waktu lalu. Program tersebut bertujuan memastikan penyaluran bantuan terintegrasi, transparan, dan tepat sasaran. Pemerintah Kota Mataram diberi waktu empat bulan untuk menyiapkan sekaligus merealisasikan program tersebut.

Tim pelaksana digitalisasi bansos di Kota Mataram nantinya tidak hanya melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi juga unsur eksternal. Salah satunya Badan Pusat Statistik (BPS) yang akan berperan dalam penguatan serta validasi data penerima manfaat.

Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana, menegaskan program ini akan dijalankan secara serius karena memiliki manfaat strategis, tidak hanya untuk penyaluran bantuan sosial, tetapi juga sebagai fondasi penataan data pembangunan secara menyeluruh.

Menurutnya, digitalisasi bansos menjadi instrumen penting untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran. Penataan data penerima manfaat dinilai krusial mengingat data sosial bersifat dinamis dan terus mengalami perubahan.

“Program ini bukan sekadar untuk penyaluran bansos. Data yang tertata dengan baik sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan berbagai program pemerintah lainnya,” ujarnya, pekan kemarin.

Wali Kota dua periode tersebut optimistis Kota Mataram mampu melaksanakan program ini dengan baik. Faktor geografis yang relatif dekat antarwilayah serta tingkat literasi masyarakat terhadap teknologi informasi menjadi modal penting dalam percepatan implementasi.

Namun demikian, ia menekankan keberhasilan program sangat bergantung pada kesiapan sistem serta kekuatan pendampingan di lapangan. “Masyarakat kita sudah cukup familiar dengan teknologi. Tinggal sistemnya yang harus kuat dan pendampingannya yang konsisten,” katanya.

Lebih lanjut, Mohan menjelaskan digitalisasi bansos bertujuan memastikan seluruh program bantuan pemerintah tetap akurat di tengah perubahan kondisi sosial masyarakat. Perubahan data seperti kelahiran, kematian, hingga perubahan status ekonomi warga menjadi variabel yang harus diperbarui secara berkala.

“Data itu tidak pernah statis. Ada yang lahir, ada yang meninggal, ada juga yang meningkat kondisi ekonominya. Semua itu harus dirapikan agar kebijakan tidak salah sasaran,” jelasnya.

Sebagai langkah awal, Pemerintah Kota Mataram telah menggelar rapat internal dan meminta pembentukan tim khusus percepatan program. Tim tersebut direncanakan melakukan studi tiru ke Banyuwangi, yang dinilai sebagai salah satu daerah paling berhasil dalam menerapkan digitalisasi bansos.

“Banyuwangi saat ini dianggap paling sukses. Bahkan Kementerian Sosial dan tim ahli presiden mendorong daerah-daerah untuk belajar ke sana,” ungkapnya.

Dengan kolaborasi lintas sektor tersebut, Pemerintah Kota Mataram berharap program digitalisasi bansos dapat menjadi model tata kelola bantuan sosial yang transparan, akurat, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat basis data pembangunan daerah secara menyeluruh.