Dorong Optimalisasi PAD, Rudy Mas’ud: Kita Tidak Bisa Terus Berharap pada Dana Pusat

LKI Golkar – Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan pentingnya kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

Penegasan tersebut disampaikannya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Badan Pendapatan Daerah wilayah Indonesia Tengah dan Timur di Bali, Kamis (12/2). Dia mengingatkan daerah tidak lagi bisa bergantung pada dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Menurut Rudy Mas’ud, inovasi dan akselerasi pengelolaan PAD menjadi kunci menjaga kesinambungan pembangunan daerah

“Kita tidak bisa terus berharap pada dana pusat. Optimalisasi PAD harus menjadi kekuatan utama pembangunan daerah,” tegas Rudy Mas’ud yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dilansir dari akun resmi Pemprov Kaltim, Kamis (12/2). Dia memaprkan APBD Kaltim mengalami penurunan signifikan dari Rp 21,7 triliun pada 2025 menjadi Rp 15,15 triliun di tahun ini akibat pemangkasan TKD.

Kondisi ini menuntut daerah beradaptasi cepat agar program pembangunan tetap berjalan. Pada 2025, target PAD Kaltim sebesar Rp 10,03 triliun dengan realisasi Rp 9,33 triliun atau sekitar 93 persen.

Melalui FGD ini, Gubernur Rudy Mas’ud berharap Bapenda se-Indonesia Tengah dan Timur dapat menyelaraskan data serta menggali potensi pajak dan retribusi yang belum optimal.

Dia menilai sektor pertambangan migas, mineral dan batu bara, kehutanan, serta perkebunan masih menjadi sumber PAD potensial.

Rudy Mas’ud juga mendorong penguatan instrumen pendapatan baru, seperti perdagangan, karbon, pajak air permukaan, pajak alat berat, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB). Khusus PBBKB, Rudy menekankan skema pembagian 70 persen untuk kabupaten/kota dan 30 persen untuk provinsi, serta optimalisasi peran perusahaan daerah dalam meningkatkan pendapatan.

Sebagai Ketua APPSI, Rudy Mas’ud mengingatkan seluruh kepala daerah agar Bapenda aktif mengikuti forum strategis guna memperoleh informasi teknis yang konkret dalam optimalisasi PAD. Demikian halnya kepada Bapenda juga bisa memberikan masukan untuk optimalisasi PAD kepada kepala daerah.

“Melalui FGD ini, saya harap bisa menghasilkan rekomendasi strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan sekaligus memperkuat kemandirian fiskal wilayah Indonesia Tengah dan Timur,” ujar Rudy Mas’ud.