Program Tuban Satu Data Clear, Bupati Tuban Mas Lindra Yakin Kemiskinan

LKI Golkar – Jika berjalan sesuai rencana dan seluruh jajaran pejabat di lingkup Pemkab Tuban, stakeholder, hingga kepala desa bergerak seirama dan dengan tujuan yang sama, maka persoalan kemiskinan di Kabupaten Tuban akan segera teratasi dalam waktu yang tidak lama.

Optimisme terkait penanganan kemiskinan ini menyusul dikembangkannya program Tuban Satu Data sebagai penguatan database Pemkab Tuban.

Dalam pernyataannya beberapa waktu lalu, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menjelaskan bahwa Tuban Satu Daya memuat seluruh data penerima bantuan sosial secara detail

Mulai dari NIK (nomor induk kependudukan), alamat penduduk, hingga jenis bantuan yang diterima.

Dengan data selengkap dan sedetail ini, terang Mas Lindra—sapaan akrab bupati, maka pemerintah daerah dapat mengambil langkah intervensi secara spesifik kepada penerima bantuan. 

Artinya, persoalan kemiskinan di Kota Legen bisa ditangani dan diselesaikan berdasar basis data yang dimiliki Pemkab Tuban.

Namun, tegas Mas Lindra, penanganan kemiskinan tidak mungkin berjalan optimal tanpa adanya kolaborasi dan sinergi dengan semua pihak.

Termasuk pemerintah desa dan pilar-pilar sosial.

‘’Kami butuh kolaborasi untuk bergerak bersama menetapkan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban,’’ tegasnya.

Lebih lanjut, Mas Lindra menyampaikan, untuk memastikan kesesuaian data dengan sistem basis data terpadu pemerintah pusat, nantinya akan dilakukan sinkronisasi data antara Tuban Satu Data dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional

‘’Sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Tuban,’’ harapannya.

Diberitakan sebelumnya, Tuban Satu Data mencakup hampir semua data di Kabupaten Tuban.

Termasuk data jalan rusak hingga data penerima bantuan pemberian makanan tambahan (PMT) pada balita atau ibu hamil yang sejauh ini kadang tidak sinkron antara data satu dengan data yang lain, sehingga berpotensi adanya double anggaran.

Misalnya, si A sudah menerima program PMT dari pemerintah desa melalui dana desa (DD), tapi ternyata dinas kesehatan juga menganggarkan.

‘’Kalau nanti datanya sudah terintegrasi, maka kesalahan-kesalahan seperti itu bisa diminimalisir,’’ tegas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Tuban Abdul Rakhmat.

Ditegaskan Rakhmat, pada 2026 ini Mas Lindra mengharapkan semua data di lingkup Pemkab Tuban sudah terintegrasi menjadi satu data dalam Tuban Satu Data.