
Komisi I DPR Tegaskan Rekrutmen ASN Komcad Tetap Junjung Demokrasi dan Supremasi Sipil
Share your love
LKI Golkar – Komisi I DPR RI menegaskan rencana pelibatan aparatur sipil negara (ASN) sebagai Komponen Cadangan (Komcad), tidak boleh dimaknai sebagai bentuk normalisasi militerisasi ruang sipil.
Kebijakan pertahanan Indonesia tetap berlandaskan prinsip demokrasi dan supremasi sipil, meski terdapat penguatan struktur pertahanan. Seperti penambahan Kodam dan rencana pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan.
“Mengenai kekhawatiran publik terhadap normalisasi militerisasi di tengah penambahan Kodam dan rencana pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan, Komisi I DPR RI menegaskan bahwa kebijakan pertahanan Indonesia tetap berlandaskan pada prinsip demokrasi dan supremasi sipil,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, saat dihubungi Akurat.co, Kamis (5/2/2026).
Dave menegaskan, peran militer tetap berada dalam koridor menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Sementara arah kebijakan dan kontrol politik tetap berada di tangan sipil melalui mekanisme demokratis.
“Militer memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara, namun arah kebijakan dan kontrol politik tetap berada di tangan sipil melalui mekanisme demokratis,” katanya.
Terkait pelibatan ASN dalam Komcad, Dave menilai hal tersebut sebagai upaya memperluas wawasan bela negara dan memperkuat sinergi antara birokrasi sipil dan sektor pertahanan.
“Pelibatan ASN dalam pelatihan ini dapat dipahami sebagai upaya memperluas wawasan bela negara dan memperkuat sinergi antara birokrasi dengan pertahanan,” jelasnya.
Menurutnya, ASN memiliki posisi strategis dalam pelayanan publik. Dengan pemahaman pertahanan dan kesiapsiagaan nasional, ASN diharapkan dapat menyalurkan semangat kebangsaan dalam tugas sehari-hari tanpa mengganggu fungsi utamanya.
“Yang terpenting adalah semangat kebersamaan, yaitu bahwa pertahanan negara bukan hanya tugas militer, melainkan tanggung jawab seluruh elemen bangsa,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin, menyampaikan wacana merekrut lagi sebanyak 4.000 ASN dari kementerian dan lembaga di Jakarta untuk dilibatkan sebagai Komponen Cadangan pada semester I-2026.
“Semester pertama 2026 ASN sudah mulai kita latih. Untuk tahap awal, pelatihan dipusatkan di kementerian dan lembaga di Jakarta, kurang lebih 4.000 orang,” ujar Sjafrie dalam agenda Retreat Bela Negara Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Cibodas, Bogor, Jawa Barat, Sabtu.
Dia menjelaskan, ASN berusia 18 hingga 35 tahun akan mengikuti pelatihan dasar militer. Setelah pelatihan selesai, para peserta akan kembali ke instansi masing-masing untuk melanjutkan tugas dan pengabdian.


