Bamsoet: Faktor Ekonomi-Politik Pengaruhi Iklim Ekonomi Modern

LKI Golkar – Faktor politik dan ekonomi semakin saling memengaruhi iklim ekonomi modern, terutama terhadap para investor. Kekhawatiran investor terhadap arah kebijakan fiskal, belanja negara, serta independensi bank sentral dan otoritas keuangan menjadi variabel utama. 

Pernyataan ini diungkapkan anggota DPR RI Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet). Bamsoet menyoroti, anjloknya IHSG berturut-turut hingga 16 persen. 

“Dalam pengambilan keputusan investasi, investor asing tidak lagi memisahkan ekonomi dari politik. Ketika salah satu ditanyakan, pasar bereaksi keras,” kata anggota Komisi III DPR ini dalam keterangan persnya, di Jakarta, Minggu, 1 Februari 2026. 

Bamsoet mendorong, pemerintah untuk memperkuat strategi komunikasi publik secara terkoordinasi. Narasi yang disampaikan, harus menegaskan bahwa sistem keuangan nasional tetap terkendali. 

“Pengawasan berjalan, dan negara memiliki kapasitas penuh untuk menjaga stabilitas. Komunikasi yang lambat atau saling bertentangan justru akan memperdalam kenyamanan,” ucap Bamsoet. 

Momentum ini, menurutnya, juga harus dijadikan sebagai motivasi untuk mempercepat reformasi tata kelola pasar modal. Peningkatan transparansi, perbaikan struktur kepemilikan dan ‘free float’ saham, serta penguatan basis investor nasional perlu dipercepat. 

“Sebagai sinyal keseriusan Indonesia memperkuat fondasi pasar keuangan, negara harus bergerak cepat, terkoordinasi, dan tegas. Kalau momentum ini dikelola dengan tepat, krisis kepercayaan bisa diubah menjadi titik balik penguatan tata kelola,” ujar Bamsoet. 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, perwakilan Bursa Efek Indonesia (BEI) akan segera bertemu pihak Morgan Stanley Capital International (MSCI). Purbaya menilai pertemuan tersebut sangat krusial guna menuntaskan permasalahan regulasi serta transparansi pada pasar saham.

Pjs Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik dijadwalkan memimpin koordinasi teknis tersebut pada hari Senin, 2 Februari 2026. Pemerintah memutuskan untuk tidak melakukan intervensi langsung guna menjaga independensi otoritas bursa selama proses berlangsung.

“Mestinya dia, Jeffrey Hendrik, bersama timnya dari bursa menyelesaikan masalah sesuai prosedur internal karena mereka independen. Pemerintah tidak ikut campur, kita hanya mendukung agar mereka bisa bekerja dengan baik,” ujar Purbaya usai Konferensi Pers di Wisma Danantara, Jakarta, Sabtu, 31 Januari 2026.

Purbaya menegaskan bahwa manajemen bursa memiliki kapasitas penuh dalam menyelesaikan sengketa dengan penyedia indeks global. Ia mengatakan pihaknya hanya memberikan dukungan moral serta pengawasan makro terhadap kelancaran operasional institusi tersebut.

Pjs Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyatakan perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga akan turut serta. Friderica Widyasari Dewi dan Hasan Fawzi dipastikan ikut mendampingi dalam pertemuan daring dengan petinggi MSCI.

“Saya akan mewakili BEI untuk ketemu dengan petinggi MSCI, dari OJK juga akan ikut. Kita akan meyakinkan kepada indeks provider global bahwa Indonesia punya komitmen untuk meningkatkan transparansi dan tata kelola,” ujar Jeffrey.