Bandung Langganan Banjir, Nurul Arifin: Harus Ada Solusi Jangka Panjang, Jangan Setengah-Setengah

LKI Golkar – Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk tangani banjir mendapat perhatian dari DPR RI.

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Barat I Kota Bandung dan Cimahi, Nurul Arifin, menilai langkah-langkah yang tengah disiapkan Pengkot Bandung menunjukkan keseriusan, namun tetap harus dibingkai dalam strategi jangka panjang yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

Nurul, yang juga anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI, mengatakan, banjir di Bandung bukan persoalan baru, melainkan akumulasi masalah tata ruang, degradasi lingkungan, dan kapasitas infrastruktur yang tertinggal dari laju perubahan iklim dan urbanisasi. Menurutnya, kondisi geografis Bandung sebagai Wilayah Cekungan, membuat kota ini rentan terhadap genangan karena mendapat limpahan air dari kawasan sekitarnya.

“Kita harus objektif melihat bahwa Bandung ini posisinya rentan. Air dari wilayah hulu masuk ke kota dengan debit besar, sementara daya tampung sungai dan drainase tidak selalu siap. Jadi wajar kalau pemerintah kota mengambil langkah cepat untuk mengurangi dampak banjir yang dirasakan warga,” ujar Nurul saat dimintai tanggapan, Rabu, 28 Januari 2026.

Ia menilai langkah Pemkot Bandung seperti pemasangan sensor peringatan dini, optimalisasi pompa, hingga rencana pembangunan hidro chamber di kawasan rawan banjir sebagai solusi jangka pendek yang realistis.

Upaya tersebut, kata Nurul, penting untuk meminimalkan risiko langsung terhadap keselamatan warga dan kerugian ekonomi saat hujan ekstrem terjadi.

“Solusi jangka pendek itu memang harus ada. Pompa, hidro chamber, pintu air, dan penataan saluran adalah bentuk kehadiran negara yang langsung dirasakan masyarakat. Ini penting agar banjir tidak selalu berujung pada kepanikan dan kerusakan besar,” katanya.

Namun demikian, Nurul menegaskan bahwa penanganan banjir tidak boleh berhenti pada solusi teknis cepat. Ia mendorong pemerintah daerah, baik kota maupun provinsi, untuk memperkuat agenda jangka panjang melalui pembenahan tata ruang, perlindungan kawasan resapan air, dan pengendalian alih fungsi lahan, terutama di wilayah Bandung Utara.

Menurutnya, target penambahan ruang terbuka hijau hingga minimal 30 persen harus dijaga konsistensinya, bukan sekadar menjadi angka dalam dokumen perencanaan. Ia juga menekankan pentingnya normalisasi sungai secara berkelanjutan, termasuk pendalaman dan penataan alur sungai yang selama ini menjadi titik rawan luapan.

“Kalau jangka panjangnya tidak disentuh, kita hanya akan sibuk memompa air setiap tahun. Padahal yang harus kita lakukan adalah mengurangi air masuk ke kota dengan memperbaiki fungsi lingkungan dan tata ruang,” ujarnya.

Sebagai legislator pusat, Nurul menyatakan siap mendorong koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan pemerintah provinsi dan Balai Besar Wilayah Sungai, agar proyek-proyek pengendalian banjir berskala besar tidak terhambat masalah kewenangan dan birokrasi. Ia menilai sinergi pusat dan daerah menjadi kunci agar solusi struktural dapat berjalan seiring dengan kebutuhan mendesak di lapangan.

Di tengah meningkatnya intensitas hujan dan cuaca ekstrem, Nurul mengingatkan bahwa banjir di Bandung harus dipandang sebagai isu bersama, bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah kota. “Ini soal keberlanjutan kota. Kalau kita ingin Bandung aman dan layak huni ke depan, maka solusi jangka pendek dan jangka panjang harus berjalan beriringan, bukan saling menunggu,” pungkasnya