
Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Sambut Minat Investor Prancis Tanamkan Rp2,3 Triliun di Sektor Infrastruktur Jabar
Share your love
LKI Golkar – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, MQ Iswara, menyambut positif ketertarikan investor asal Prancis yang siap menggelontorkan dana jumbo senilai Rp2,3 triliun untuk ditanamkan di Jawa Barat, khususnya pada sektor infrastruktur strategis dan layanan dasar publik.
Sinyal investasi tersebut mengemuka dalam audiensi antara DPRD Jawa Barat bersama PT Mandala Putera Prima (MPP), Vinci Construction, dan BPI Finance di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu, 21 Januari 2026.
Iswara mengungkapkan, BPI Finance yang merupakan badan usaha milik negara (BUMN) Prancis, bersama Vinci Construction—perusahaan konstruksi raksasa asal Eropa—menyatakan minat kuat untuk terlibat dalam proyek transportasi dan konektivitas, pengelolaan limbah berbasis waste to energy, hingga pembiayaan jangka panjang.
“Mereka menyampaikan, mempunyai alokasi anggaran setara Rp2,3 trilun untuk bisa dialokasikan di Jawa Barat. Mudah-mudahan nanti ada program yang bisa sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ada,” ujar Iswara usai audiensi.
Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi sinyal positif sekaligus bukti meningkatnya kepercayaan investor asing terhadap prospek pembangunan di Jawa Barat. Kendati demikian, Iswara menegaskan seluruh tindak lanjut investasi harus tetap berpijak pada kebutuhan riil daerah serta selaras dengan perencanaan pemerintah provinsi.
Ia pun mendorong Pemprov Jawa Barat agar segera menyiapkan proyek-proyek yang matang dan bankable agar peluang investasi tersebut tidak berhenti sebatas wacana.
Sejumlah sektor dinilai masih terbuka lebar untuk digarap investor, mulai dari pengelolaan sampah, pengembangan Light Rail Transit (LRT), hingga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang membutuhkan dukungan pembiayaan berskala besar.
Iswara menambahkan, ketertarikan investor Prancis semakin menguat setelah pemaparan potensi daerah oleh Bappeda dan DPMPTSP Jawa Barat, termasuk peluang pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa untuk BIJB Kertajati, Pemprov Jawa Barat telah memiliki peta jalan pengembangan tersendiri.
“Mereka tertarik. Tadi dari sekian banyak yang dipaparkan oleh Bappeda, DPMPTSP, tadi yang mereka banyak pertanyaan terkait dengan empat kegiatan tersebut,” pungkasnya.


