Cegah Badai PHK, Nurdin Halid Dorong Pemerintah Bentuk BUMN  Tekstil

LKI Golkar – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, mendorong pemerintah untuk segera merealisasikan pembentukan BUMN Tekstil sebagai langkah strategis menyelamatkan industri Tekstil nasional. Langkah ini dinilai mendesak mengingat sektor tersebut tengah dihantam badai penurunan produksi dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masif.

Nurdin menegaskan bahwa persoalan inefisiensi operasional dan manajemen menjadi akar pelemahan kinerja industri Tekstil saat ini. Kehadiran BUMN Tekstil di bawah naungan Danantara diharapkan mampu menjadi solusi konkret untuk meningkatkan daya saing pabrik dalam negeri.

“Saat ini banyak industri Tekstil mengalami penurunan produksi dan PHK, salah satunya karena inefisiensi. Ide pemerintah melalui Danantara membentuk BUMN Tekstil itu dalam rangka meningkatkan kinerja pabrik, menciptakan efisiensi dan efektivitas, supaya industri tidak gulung tikar,” kata Nurdin dalam keterangan tertulis yang diterima pada Sabtu, 24 Januari 2026 di Jakarta.

Nurdin menjelaskan bahwa pemerintah harus mengambil langkah nyata dalam mengoptimalkan sumber daya manusia. Ia menyoroti peluang perekrutan tenaga kerja berpengalaman yang terdampak PHK, termasuk dari raksasa Tekstil seperti Sritex, untuk memperkuat struktur BUMN Tekstil yang baru.

Menurutnya, dengan manajemen baru dan terobosan strategis, pemanfaatan SDM yang mumpuni akan secara langsung menggenjot produktivitas perusahaan pelat merah tersebut.

“SDM yang sudah berpengalaman bisa direkrut ke BUMN Tekstil, sehingga lebih produktif dengan manajemen yang baru dan terobosan manajemen,” jelas Nurdin.

Lebih lanjut, Nurdin memaparkan bahwa pembentukan BUMN Tekstil bukan sekadar kebijakan parsial, melainkan bagian dari visi besar Danantara sebagai superholding BUMN. Peran Danantara sebagai pusat pengelolaan aset negara

menjadi kunci dalam melakukan revitalisasi serta penguatan kinerja unit-unit usaha agar kembali sehat.

Ia menegaskan, revitalisasi industri Tekstil melalui tangan pemerintah harus menjadi prioritas demi menjaga stabilitas ekonomi dan lapangan kerja nasional. Negara tidak boleh membiarkan sektor manufaktur strategis ini terus merosot tanpa intervensi manajemen yang kredibel.

“Danantara sebagai pusat pengelolaan seluruh BUMN memiliki peran dalam membentuk dan merevitalisasi unit usaha agar lebih sehat dan produktif,” pungkasnya.