DPR Puji Respon Cepat Menteri Bahlil Atasi Persoalan BBM Di Papua Barat

LKI Golkar –  Komisi XII DPR RI mengapresiasi langkah cepat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam merespons persoalan pemenuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Provinsi Papua Barat, khususnya di Kota Manokwari yang selama ini seringkali dihadapkan pada antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Apresiasi tersebut disampaikan Anggota Komisi XII DPR RI Alfons Manibui dalam rapat kerja bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan jajaran, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Alfons menuturkan, persoalan antrean BBM telah menjadi keluhan klasik masyarakat Papua Barat dan membutuhkan keberpihakan kebijakan dari pemerintah pusat.

Dia lalu mengungkapkan hasil kunjungan reses Komisi XII DPR RI ke Papua Barat beberapa waktu lalu, rombongan meninjau langsung kondisi SPBU di Manokwari.

Dari hasil kunjungan tersebut, ditemukan fakta bahwa keterbatasan kuota BBM dan minimnya SPBU berstatus penugasan khusus Public Service Obligation (PSO) menjadi penyebab utama antrean panjang yang tak kunjung terurai.

“Syukur alhamdulillah, dari hasil kunjungan dan rapat dengar pendapat, kuota BBM yang semula 10 kiloliter per hari sempat ditambahkan menjadi 15 kiloliter. Dampaknya langsung terasa, antrean sempat terhenti dan para sopir menyampaikan terima kasih karena kebutuhan mereka terpenuhi,” ujar Alfons.

Hanya saja, Alfons mendapati kebijakan penambahan kuota tersebut hanya bersifat sementara. Selain itu dari lima SPBU yang beroperasi di Manokwari, hanya dua SPBU yang mendapatkan jatah PSO, sehingga beban pelayanan publik tidak sebanding dengan kebutuhan riil masyarakat.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi XII DPR RI Cheroline Chrisye Makalew. Cheroline mengawali dengan menyampaikan apresiasi atas perhatian Menteri Bahlil atas peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Anggi dari 500 KW menjadi 1000 KW (1 MW).

Kebijakan tersebut dinilai strategis karena akan memastikan seluruh wilayah Kabupaten Pegunungan Arfak mendapatkan listrik 24 jam pada tahun 2026.

Terkait BBM, Cheroline menjelaskan bahwa penambahan kuota dari 10 KL menjadi 15 KL yang disepakati dalam rapat bersama BPH Migas pada November 2025 lalu, hanya berjalan sekitar dua pekan. Setelah itu, antrean panjang kembali terjadi hingga saat ini.

“Sebelum saya kembali ke Jakarta, saya ditemui komunitas driver se-Papua Barat. Mereka mengeluhkan antrean BBM yang kembali panjang. Karena itu kami mohon agar penambahan kuota 15 KL ini tidak lagi bersifat sementara, tetapi permanen,” tegas Cheroline.

Ia juga meminta agar jumlah SPBU berstatus PSO di Manokwari ditambah dari dua menjadi tiga SPBU, mengingat wilayah tersebut merupakan pusat aktivitas ekonomi dan pelayanan publik di Papua Barat.

Menanggapi hal tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan empati mendalam terhadap kondisi masyarakat Papua Barat. Ia secara tegas meminta BPH Migas untuk segera menindaklanjuti tanpa penundaan.

“Saya minta sejak keluar dari sini, satu minggu ke depan, tambah PSO dan tidak boleh ada kekurangan cadangan. Papua adalah wilayah yang paling mencintai NKRI. Negara harus hadir dan memberikan pelayanan terbaik,” tegas Bahlil.

Menteri Bahlil menginstruksikan agar persoalan BBM ini harus tuntas. Dengan nada bercanda namun serius, Ia langsung menginstruksikan Kepala BPH Migas untuk menambah kuota dan SPBU PSO di Manokwari. “Tambah PSO, tambah kuota jadi 15 KL. Tolong ya,” tambahnya.

Merespons pernyataan tersebut, Alfons Manibui kembali menyampaikan terima kasih atas persetujuan langsung Menteri ESDM.

Ia berharap kebijakan penambahan kuota BBM sebesar 5 KL sehingga total menjadi 15 KL per hari, serta penambahan satu SPBU PSO, dapat segera direalisasikan untuk mengatasi persoalan antrian SPBU di Manokwari, Papua Barat.