Komisi IV Dorong Stabilitas Harga Beras Demi Jaga Daya Beli Masyarakat

LKI Golkar – Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang waktu penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tahun 2025 hingga 31 Januari 2026.

Merespons hal itu, Anggota DPR RI Komisi IV, Eko Wahyudi, menilai kebijakan tersebut menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga pangan nasional, khususnya beras, di tengah potensi gejolak harga pada awal tahun.

“Kebijakan ini sangat dibutuhkan mengingat beras merupakan komoditas pangan utama yang sangat mempengaruhi inflasi dan daya beli masyarakat,” kata Eko seperti dikutip dari siaran pers, Kamis (15/1/2026).

Eko menegaskan, perpanjangan penyaluran beras SPHP mencerminkan kehadiran negara dalam menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat. Menurut dis, momentum pergantian tahun kerap diiringi kenaikan harga akibat gangguan distribusi dan meningkatnya permintaan, sehingga intervensi pemerintah melalui SPHP masih sangat dibutuhkan.

“Perpanjangan SPHP ini penting untuk memastikan masyarakat tetap bisa mengakses beras dengan harga yang wajar, sekaligus menahan lonjakan harga di pasar,” ujar politisi Golkar tersebut.

Harus Tepat Sasaran

Eko melihat, dari sudut pandang Komisi IV DPR RI, kebijakan SPHP harus dijalankan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terkoordinasi dengan baik agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat. Sebab, keterlambatan distribusi dapat mengurangi efektivitas stabilisasi harga. Karenanya, Bulog dan instansi terkait diminta memaksimalkan sisa target penyaluran SPHP 2025 selama periode perpanjangan ini.

“Komisi IV selalu menekankan agar distribusi SPHP tidak tersendat di lapangan. Stok ada, anggaran ada, maka penyaluran harus berjalan optimal,” wanti Eko.

Lebih lanjut, Eko Wahyudi optimis, perpanjangan SPHP memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan menengah dengan tetap memperhatikan kepentingan petani, sehingga stabilisasi harga di tingkat konsumen tidak merugikan harga gabah di tingkat produsen.

“Melalui harga beras yang lebih terkendali, beban pengeluaran rumah tangga dapat ditekan, sekaligus membantu pemerintah menjaga inflasi pangan. Namun SPHP tidak boleh dipandang sebagai solusi tunggal jangka panjang, perbaiki tata kelola cadangan beras, serta membenahi sistem distribusi. Komisi IV akan terus mengawal kebijakan pangan agar benar-benar berpihak pada rakyat,” dia menutup.