
Gubernur Fakhiri Dorong Perlindungan Anak Masuk Prioritas Pembangunan Papua 2027
Share your love
LKI Golkar – Pemerintah Provinsi Papua memperkuat komitmen perlindungan anak melalui integrasi program pembangunan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta dukungan anggaran yang memadai. Upaya ini dilakukan untuk memastikan pemenuhan hak anak sekaligus mencegah berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap anak di Tanah Papua.
Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi perhatian bersama dan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemangku kepentingan diminta mengambil peran dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak.
Sebagai langkah konkret, Fakhiri menyampaikan lima arahan strategis yang harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah dan pihak terkait.
Pertama, perlindungan anak harus ditempatkan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah. Program perlindungan anak diminta terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, khususnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027.
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) bersama seluruh perangkat daerah diminta mengawal integrasi program tersebut agar didukung alokasi anggaran yang memadai.
Kedua, memperkuat koordinasi lintas sektor dengan menghilangkan ego sektoral. Perangkat daerah yang membidangi pendidikan, kesehatan, sosial, kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bersama aparat penegak hukum, harus membangun sistem pelayanan terpadu.
Ketiga, meningkatkan kualitas pengelolaan data sebagai dasar penyusunan kebijakan. Pencatatan kasus kekerasan, pelayanan terhadap korban, hingga pemenuhan hak identitas anak harus dilakukan secara tertib dan terintegrasi agar penanganan dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan.
Keempat, memperkuat perlindungan anak di ruang digital melalui pendampingan dan edukasi. Anak-anak perlu dibekali pemahaman agar mampu memanfaatkan teknologi secara positif sekaligus terhindar dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan kejahatan daring.
Kelima, mendorong keterlibatan keluarga dan seluruh elemen masyarakat. Gereja, masjid, lembaga adat, tokoh masyarakat, organisasi perempuan, pemuda, serta Forum Anak diharapkan menjadi bagian penting dalam membangun lingkungan yang aman dan ramah anak.
Fakhiri menegaskan, penguatan perlindungan anak merupakan bagian dari pelaksanaan visi pembangunan Papua CERAH, yakni Transformasi Papua yang Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni.
Menurutnya, keberhasilan perlindungan anak tidak cukup diukur melalui kebijakan atau program yang disusun pemerintah, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata yang memberikan rasa aman dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak.
“Anak-anak Papua membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar janji. Jangan sampai ada anak yang kehilangan masa depan karena kekerasan, pengabaian, atau keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar,” pungkasnya.



