Komisi II DPR Persilakan Publik Gugat Keabsahan Ijazah Anggota - lkipartaigolkar

Komisi II DPR Persilakan Publik Gugat Keabsahan Ijazah Anggota

Share your love

LKI Golkar – Keabsahan dokumen pendidikan anggota DPR RI menjadi perhatian publik setelah muncul petisi yang mendesak keterbukaan riwayat akademik para legislator. Menanggapi persoalan tersebut, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia mempersilakan masyarakat mengajukan gugatan terhadap ijazah anggota parlemen di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/11).

Doli menilai masyarakat memiliki hak konstitusional untuk mempertanyakan dokumen pendidikan pejabat publik apabila memperoleh informasi baru. Ia juga menganggap gugatan semacam itu sebagai hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi.

“Silakan saja kalau misalnya ada masyarakat yang kemudian apa namanya ya, mendapatkan informasi baru, mau menguji atau kemudian mau menggugat, itu kan enggak bisa dilarang. Itu hak-hak warga negara yang dijamin konstitusi,” ujar Doli.

Ia mencontohkan persoalan serupa pernah terjadi terhadap sejumlah kepala daerah. Menurutnya, masyarakat juga memiliki ruang untuk mempertanyakan persyaratan pendidikan pejabat pemerintahan lainnya.

“Banyak itu kan kepala-kepala daerah juga ada yang dipersoalkan gitu. Itu kan nggak bisa dilarang, ya,” ujar Doli.

Meski membuka ruang gugatan, Doli menilai persyaratan pendidikan anggota DPR sebenarnya telah diperiksa melalui tahapan administrasi pencalonan. Ia menyebut seluruh legislator sudah melewati proses verifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Pada saat kami mencalonkan diri itu semua anggota DPR ini sudah melalui proses administratif juga, ada proses verifikasinya juga, sesuai dengan ketentuan undang-undang, gitu ya,” kata Doli.

Doli juga mengingatkan bahwa seluruh anggota DPR terpilih melalui pemilihan umum. Sebanyak 580 legislator memperoleh mandat dari masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.

“DPR ini kan pilihan rakyat, ya kan? Kami 580 ini terpilih melalui pemilu, ya. Rakyat yang pilih kami, kami punya daerah pemilihan, kami punya konstituen, ya,” ujar Doli.

Ia menambahkan, pemilih memiliki kesempatan untuk mencari informasi dan mempertimbangkan latar belakang calon sebelum menentukan pilihan dalam pemilu.

“Rakyat memilih kami itu tentu punya pertimbangan, mencari tahu siapa yang mereka mau pilih, menganalisis, dan sampai menentukan pilihan, gitu ya,” sambung Doli.

Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) turut memperlihatkan tingkat pendidikan terakhir anggota DPR berdasarkan dokumen pencalonan. Komisioner KPU Idham Kholik sebelumnya menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan terhadap dokumen ijazah yang diserahkan para calon.

Berdasarkan data Penggantian Antarwaktu (PAW) per Desember 2025, terdapat 191 anggota DPR dengan pendidikan terakhir SMA atau sederajat. Sementara itu, satu anggota tercatat berpendidikan terakhir D3.

Selanjutnya, sebanyak 146 anggota memiliki pendidikan terakhir S1, kemudian 168 anggota berpendidikan S2 dan 74 anggota berpendidikan S3. Dengan demikian, seluruh 580 anggota DPR tercakup dalam data tersebut.

Idham menyatakan seluruh anggota DPR telah memenuhi persyaratan pendidikan minimal tamat Sekolah Menengah Atas atau sederajat. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 240 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menyampaikan bahwa dokumen persyaratan pendidikan anggota DPR tersedia secara terbuka melalui laman KPU. Menurut Dasco, masyarakat dapat memeriksa dokumen tersebut secara langsung.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X Lalu Hadrian menyerahkan persoalan audit dan verifikasi ulang ijazah anggota DPR kepada KPU. Ia menilai lembaga tersebut memiliki kewenangan terkait pemeriksaan dokumen pencalonan.

Desakan transparansi muncul melalui petisi yang diinisiasi Farida Octavia di platform Change.org. Petisi tersebut meminta pimpinan DPR membuka rekam jejak pendidikan dan dokumen ijazah seluruh anggota DPR RI, mulai dari jenjang sekolah menengah hingga pendidikan tinggi.

Petisi itu juga mendesak KPU RI dan kementerian terkait memfasilitasi audit atau verifikasi ulang keabsahan ijazah seluruh anggota legislatif aktif secara transparan dan independen. Selain itu, para legislator diminta secara sukarela membuka dokumen pendidikan mereka kepada masyarakat.

Hingga Rabu (18/11) pukul 18.47 WIB, petisi tersebut telah mengumpulkan 28.686 tanda tangan.

Share your love

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *