
Wagub NTB: Sekolah Harus Jadi Tempat Aman, Bukan Ruang Perundungan
Share your love
LKI Golkar – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M.IP., mengajak seluruh elemen masyarakat mencegah kekerasan perempuan dan anak serta perundungan di sekolah. Menurutnya, sekolah harus menjadi tempat aman, bukan ruang perundungan.
Ajakan itu disampaikan Indah saat menghadiri Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Fisik dan Seksual serta Pendewasaan Usia Perkawinan yang digelar Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi NTB di SMAN 1 Praya, Lombok Tengah (Loteng), Senin (16/11/2026).
Dalam sambutannya, ia menegaskan upaya menekan angka kekerasan perempuan dan anak membutuhkan keterlibatan semua pihak. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Menurutnya, angka kekerasan perempuan dan anak di NTB tidak boleh terus meningkat. Seluruh pihak harus mengambil peran untuk menghentikan dan menurunkan kasus tersebut.
“Kita tidak boleh menyalahkan pihak mana pun, tetapi tugas kita bersama adalah memastikan angka tersebut tidak boleh terus beranjak lebih tinggi, tetapi harus berhenti. Bahkan kita harus mampu menurunkan angka tersebut,” ujarnya, Senin (16/11/2026).
Angka Kekerasan Perempuan dan Anak di NTB Harus Berhenti, Bukan Naik
Ia menjelaskan, keluarga merupakan lingkungan terkecil sekaligus fondasi utama dalam memberikan perlindungan kepada anak. Karena itu, keluarga harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak untuk tumbuh, berkembang, serta menikmati masa remajanya.
Indah mengingatkan pentingnya membangun suasana keluarga yang penuh perhatian dan kasih sayang, sehingga anak tidak mencari pelarian dari lingkungan yang seharusnya memberikan perlindungan.
Selain keluarga, sekolah juga memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi peserta didik. Ia meminta kepala sekolah dan para guru memastikan tidak ada praktik perundungan maupun kekerasan yang membuat siswa takut datang ke sekolah.
“Jangan sampai dengan adanya bullying dan kekerasan terhadap anak membuat mereka takut untuk datang dan hadir di sekolah,” ujarnya.
Sekolah Diminta Bebas Perundungan agar Siswa Tak Takut Belajar
Ia juga mengingatkan para pendidik agar memberikan perhatian secara langsung kepada siswa, namun tetap menjalankan tanggung jawab profesional sebagai guru di lingkungan sekolah.
Ia berpesan agar para siswa memanfaatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan. Para siswa diminta terus belajar, mengembangkan potensi, dan mencetak prestasi.
Menurutnya, kesempatan mengenyam pendidikan di sekolah favorit harus dibuktikan dengan kemampuan dan prestasi.
“Kalian memang layak menjadi pelajar di SMAN 1 Praya karena prestasi yang dimiliki. Dalam meraih prestasi, anak-anak laki-laki dan perempuan harus berkompetisi secara sehat,” pesannya.
SMAN 1 Praya Kelebihan 5 Rombel dan Kekurangan 20 Guru
Indah juga menyinggung pentingnya pemerataan akses pendidikan, mengingat tingginya minat masyarakat menyekolahkan anak di SMAN 1 Praya. Ia berharap keterbatasan ruang kelas dan tenaga pendidik tidak mengurangi kualitas pelayanan pendidikan di sekolah tersebut.
Kepala SMAN 1 Praya, H. Kadian, menjelaskan kapasitas ideal sekolah tersebut sekitar 1.300 siswa dengan 36 rombongan belajar. Namun, saat ini terdapat 41 rombongan belajar atau kelebihan lima rombel dari kapasitas ideal.
Selain persoalan kapasitas, SMAN 1 Praya juga masih kekurangan 20 tenaga guru. Untuk menunjang kegiatan operasional sekolah, pihaknya turut mempekerjakan tenaga honorer yang terdiri dari 20 tenaga guru dan pegawai tidak tetap (PTT).
Pembiayaan tenaga honorer itu menjadi tantangan tersendiri. Pembayaran honor tidak dapat dibebankan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sehingga selama ini mengandalkan sumbangan orang tua atau wali murid.
“Pembiayaan tenaga honorer GPP dan PTT ini sekitar Rp26 juta per bulan. Ini yang membuat kami setiap awal bulan harus berpikir bagaimana memenuhi kebutuhan tersebut,” ungkapnya.



