
Firman Soebagyo Kritik Rencana Pemindahan Badak Jawa, Minta Pemerintah Tak Tergesa-gesa
Share your love
LKI Golkar – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengkritisi rencana pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur. Ia menilai rencana tersebut perlu dikaji secara menyeluruh dan tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa karena menyangkut kelangsungan hidup salah satu satwa paling langka di dunia.
Kritik tersebut disampaikan Firman saat menjawab pertanyaan awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, usai mengikuti rapat di DPR RI. Ia menegaskan, pada prinsipnya mendukung upaya pemerintah membangun populasi kedua Badak Jawa sebagai bagian dari strategi konservasi. Namun, pelaksanaannya harus didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif serta mempertimbangkan berbagai risiko.
“Saya mendukung gagasan untuk memiliki populasi kedua Badak Jawa. Itu keniscayaan konservasi. Tapi saya sangat mengkritisi cara dan waktunya. Jangan tergesa-gesa. Ini bukan seperti memindahkan kambing, ini memindahkan satwa paling langka di dunia,” tegas Firman.
Menurut politikus senior Partai Golkar tersebut, populasi Badak Jawa saat ini diperkirakan hanya sekitar 80 ekor dan seluruhnya berada di satu kawasan, yakni Taman Nasional Ujung Kulon. Kondisi itu membuat setiap keputusan terkait pemindahan harus dilakukan dengan tingkat kehati-hatian yang sangat tinggi.
Firman mengingatkan, kesalahan dalam proses penangkapan, pembiusan, hingga pengangkutan dapat menimbulkan risiko fatal. Kehilangan satu ekor saja akan menjadi kerugian besar bagi upaya pelestarian satwa tersebut.
“Badak Jawa itu bukan milik Banten saja, bukan milik Jawa Timur saja. Badak Jawa itu milik Indonesia, milik dunia. Kita tidak boleh berjudi dengan 80 ekor yang tersisa ini,” ujarnya.
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia tersebut setidaknya mengidentifikasi lima aspek risiko yang harus dijawab pemerintah secara terbuka sebelum rencana translokasi dilaksanakan.
Pertama, risiko kematian selama proses pemindahan. Badak Jawa merupakan satwa yang sensitif terhadap stres. Karena itu, proses penangkapan, pembiusan, dan pengangkutan dari Banten ke Banyuwangi membutuhkan prosedur khusus dengan tingkat pengamanan dan pengawasan yang ketat.
Kedua, kesesuaian habitat. Pemerintah harus memastikan bahwa ekosistem Alas Purwo benar-benar mampu mendukung kehidupan Badak Jawa. Ketersediaan pakan sepanjang tahun, kualitas air, kondisi tanah, hingga keberadaan kubangan perlu dibuktikan melalui kajian ekologis jangka panjang.
Ketiga, risiko penyebaran penyakit. Pemindahan satwa berpotensi membawa penyakit dari habitat asal maupun menyebabkan badak terpapar penyakit baru di lingkungan tujuan. Oleh karena itu, pemeriksaan kesehatan, karantina, dan kajian epidemiologi harus menjadi bagian penting dari persiapan.
Keempat, risiko konflik dan perburuan liar. Firman mempertanyakan kesiapan sistem pengamanan di Alas Purwo, terutama karena kawasan tersebut berada di sekitar wilayah aktivitas masyarakat. Menurutnya, perlindungan terhadap Badak Jawa harus menjadi prioritas mengingat tingginya nilai cula badak di pasar gelap.
Kelima, risiko genetik. Pemerintah harus memastikan individu yang akan dipindahkan tidak justru mengganggu keberlangsungan perkembangbiakan populasi di Ujung Kulon. Pemilihan individu, terutama yang berkaitan dengan komposisi dan keragaman genetik, harus dilakukan berdasarkan pertimbangan para ahli.
Atas berbagai pertimbangan tersebut, Firman meminta pemerintah menunda pelaksanaan pemindahan sampai seluruh kajian dan persiapan dinyatakan memadai. Ia juga mendesak pembentukan tim kajian independen yang melibatkan pakar badak, dokter hewan, ahli genetika, ahli ekologi, serta perwakilan masyarakat lokal.
Kajian tersebut, lanjut Firman, harus mengacu pada standar International Union for Conservation of Nature (IUCN), dilakukan secara transparan, dan hasilnya dapat diakses publik.
“Saya minta pemerintah membentuk tim kajian independen yang terdiri dari pakar badak, dokter hewan, ahli genetika, ahli ekologi, dan masyarakat lokal. Kajiannya harus mengikuti standar IUCN, harus transparan, dan harus dibuka ke publik. Jangan kajian tertutup yang hanya untuk melegitimasi proyek,” tegas Firman yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI ini.
Sebagai alternatif, Firman mengusulkan agar pemerintah menerapkan tahapan persiapan secara bertahap. Pertama, menyiapkan kawasan Alas Purwo selama dua hingga tiga tahun, termasuk membangun suaka khusus atau sanctuary serta memperkuat sistem pengamanan.
Kedua, apabila seluruh persiapan telah memenuhi persyaratan, pemerintah dapat mempertimbangkan uji coba pemindahan satu hingga dua ekor badak jantan sebagai tahap percontohan. Perkembangan dan kondisi satwa harus dipantau secara ketat selama satu hingga dua tahun.
Ketiga, pemindahan dalam skala lebih luas baru dapat dipertimbangkan apabila hasil uji coba menunjukkan bahwa habitat dan sistem perlindungan di lokasi baru benar-benar aman bagi kelangsungan hidup Badak Jawa.
“Lebih baik kita terlambat dua tahun karena kajian yang matang, daripada kita terburu-buru dan kehilangan satu ekor Badak Jawa pun. Kalau sampai gagal, Indonesia akan dicatat sejarah sebagai negara yang membuat Badak Jawa punah,” katanya.
Firman menegaskan, sebagai anggota Komisi IV DPR RI, dirinya akan mengawal persoalan tersebut melalui fungsi pengawasan dan penganggaran. Ia berencana meminta Komisi IV DPR RI memanggil Kementerian Kehutanan untuk memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar pertimbangan, tujuan, serta kesiapan pemerintah dalam rencana pemindahan tersebut.
Menurutnya, agenda konservasi harus dijalankan dengan tanggung jawab ilmiah dan pengawasan yang kuat. Ia juga mengingatkan agar tidak ada kepentingan lain yang tersembunyi di balik rencana pemindahan satwa dilindungi tersebut.
“Saya akan minta Komisi IV DPR RI untuk memanggil Kementerian Kehutanan dan meminta penjelasan secara terbuka. Ini menyangkut marwah bangsa di mata dunia. Tidak boleh ada proyek asal-asalan atas nama konservasi, apalagi jika di balik pemindahan ini terdapat motif atau tujuan tertentu,” pungkas legislator asal Dapil Jawa Tengah III ini.



