Jaga Pemerintahan Bersih, Gubernur Ansar Ahmad Pastikan Pengelolaan Anggaran Kepri Transparan - lkipartaigolkar

Jaga Pemerintahan Bersih, Gubernur Ansar Ahmad Pastikan Pengelolaan Anggaran Kepri Transparan

Share your love

LKI Golkar – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad berkomitmen untuk terus menjalankan pemerintahan yang bersih dan transparan.

Komitmen tersebut dilakukan melalui penguatan tata kelola pemerintahan, keterbukaan dalam pengelolaan anggaran, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah.

Menurut Ansar, pencegahan korupsi perlu dilakukan sejak awal melalui kepatuhan terhadap aturan dan pengawasan di setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan.

“Dengan begitu, penggunaan anggaran daerah dapat berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya, dikutip dari Tribunnews.

Komitmen Gubernur Kepri ini merespons laporan yang diterima Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari masyarakat.

KPK setidaknya mendapat 2.000 laporan dugaan tindak pidana korupsi dari berbagai daerah di Indonesia sepanjang tahun 2026.

Kasatgas Korsub Pencegahan 1.2 KPK, Uding Juharudin, mengatakan kemungkinan adanya laporan dari Kepri cukup terbuka. Namun, ia belum mengetahui secara pasti jumlah pengaduan yang berasal dari provinsi tersebut.

“Kalau ditanya ada atau tidak, saya yakin laporan itu ada. Namun, laporan pengaduan masyarakat sebenarnya ditangani kedeputian dan direktorat tersendiri, yakni Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM),” kata Uding, Minggu (15/11/2026).

Ia menjelaskan, setiap laporan yang diterima KPK harus diperiksa terlebih dahulu. Sebab, tidak semua pengaduan masyarakat otomatis berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

KPK juga perlu memastikan apakah laporan tersebut memiliki bukti dan informasi yang cukup serta masuk dalam kewenangan lembaga antirasuah itu.

“Setiap laporan tetap kami sikapi secara objektif. Sebab, tidak semua laporan yang masuk substansinya benar-benar berkaitan dengan tindak pidana korupsi atau menjadi kewenangan kami,” jelasnya.

Di sisi lain, Uding turut menjelaskan penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) di Kepri.

Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah tidak adanya perkara korupsi yang tercatat ditangani aparat penegak hukum (APH) berdasarkan data historis 2025 hingga 2026.

Meski demikian, kondisi tersebut bukan berarti tidak ada dugaan korupsi yang sedang ditangani di Kepri.

Menurutnya, perkara yang masih berada pada tahap penyelidikan tidak bisa diketahui publik karena prosesnya bersifat tertutup.

“Kalau suatu perkara masih dalam tahap penyelidikan, penanganannya bersifat tertutup atau rahasia. Karena itu, informasinya belum dipublikasikan dan kami juga tidak mengetahui secara pasti perkara yang sedang ditangani,” ujarnya.

Uding menyebut informasi penanganan perkara biasanya mulai terbuka ketika sudah memasuki tahap penyidikan.

Pada tahap tersebut, KPK dapat mengakses informasi penanganan perkara yang dilakukan aparat penegak hukum di daerah melalui sistem daring yang terintegrasi.

Berdasarkan data historis 2025 hingga pertengahan 2026, tidak tercatat adanya perkara korupsi yang ditangani KPK maupun aparat penegak hukum lainnya di Kepri.

Ia berharap kondisi tersebut dapat terus dipertahankan. Menurutnya, upaya mencegah korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Kami berharap hal-hal baik yang sudah terjaga selama ini dapat terus dipertahankan. Semua pihak juga perlu saling mengawal dan mengingatkan agar tidak terjadi penyimpangan,” kata Uding.

Share your love

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *