Golkar Tak Sodorkan Nama Cawapres, Serahkan Sepenuhnya ke Prabowo: Presiden Bebas Pilih

LKI Golkar – Di tengah memanasnya bursa calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka, Partai Golkar justru memilih langkah yang berbeda. Partai berlambang pohon beringin itu menegaskan tidak akan menyodorkan nama siapapun kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengisi kursi wakil presiden. Bagi Golkar, sosok yang akan menjadi wakil presiden berikutnya sepenuhnya menjadi hak dan kewenangan Presiden. Partai bahkan tidak mempersoalkan apabila sosok yang diajukan Prabowo berasal dari luar koalisi pemerintahan.

Sikap ini disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng. Menurutnya, tidak ada aturan yang mewajibkan pengganti Gibran harus berasal dari partai pendukung pemerintah. Semua tergantung pada penilaian Presiden.

“Itu semua tergantung presiden, tidak ada di dalam aturan (sosok cawapres) harus dari koalisi atau dari mana, presiden yang akan melihat mana yang dia yakin ini akan membantu dia dalam mengemban tugas,” kata Mekeng di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, dikutip Jumat (13/11/2026).

Mekeng menegaskan, Prabowo memiliki ruang yang sangat luas untuk mempertimbangkan calon dari berbagai latar belakang. Presiden bisa memilih kader partai politik, bisa juga memilih kalangan profesional yang dianggap paling mampu mendampinginya. Tidak ada batasan dan keharusan terkait sosok calon wakil presiden tersebut.

Sikap Golkar ini sekaligus menepis anggapan bahwa partai-partai koalisi akan saling berebut mengajukan jagoannya masing-masing untuk mengisi kursi wakil presiden yang kini kosong. Golkar memilih tidak ikut dalam tarik-menarik tersebut.

Saat ditanya mengenai kemungkinan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia diusulkan menggantikan Gibran, Mekeng menegaskan tidak ada pembahasan tersebut. Ia justru berkelakar bahwa siapa pun dapat diusulkan selama memenuhi pertimbangan Presiden.

“Mau dari partai, mau dari profesional terserah, terbuka itu. Saya enggak tahu lah (kalau soal Bahlil diusulkan). Siapa saja yang mau diusulin silakan, kan presiden yang mau ngusulin, nama lu juga bisa diusulin kalau memang bapak presiden suka, enggak masalah,” kata Mekeng.

Lebih jauh, Mekeng menyatakan Golkar juga tidak keberatan apabila Prabowo mengusulkan figur yang berasal dari partai politik di luar koalisi pemerintah. Menurutnya, sepanjang partai-partai koalisi menyepakati nama tersebut, tidak ada alasan untuk mempermasalahkan latar belakang politik calon Wakil Presiden. Pada akhirnya, siapa pun yang diajukan Presiden akan tetap didukung oleh koalisi. “Enggak masalah, kalau nama dari luar koalisi dan koalisi bersepakat enggak ada masalah, toh akhirnya juga didukung koalisi,” ujarnya.

Kabar pengganti Gibran mengemuka setelah putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai wakil presiden. Surat pengunduran diri itu diserahkan Gibran secara langsung ke Presiden Prabowo dan pimpinan MPR RI. Keputusan Gibran mundur itu membuat kursi wapres kosong.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Sementara itu, Presiden Prabowo hanya memiliki waktu 14 hari untuk menyetorkan nama calon wakil presiden yang akan menggantikan sosok Gibran Rakabuming Raka.