Tata Air Gambut Jadi Kunci Cegah Karhutla, 400 Perusahaan Diminta Patuh

LKI Golkar – DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memperketat pengawasan terhadap lebih dari 400 perusahaan pemegang konsesi di lahan gambut.

Pengawasan diperlukan untuk memastikan perusahaan menjalankan kewajibannya dalam menjaga tata air gambut.

Sebab, kondisi gambut yang terlalu kering dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Cek Endra mengatakan, langkah KLH/BPLH mendorong perusahaan membenahi pengelolaan tata air gambut perlu diikuti dengan pengawasan di lapangan.

Pemerintah tidak cukup hanya memberikan arahan atau memeriksa pemenuhan kewajiban administratif perusahaan.

Menurut dia, perusahaan harus memastikan kondisi hidrologis gambut tetap terjaga, termasuk memelihara infrastruktur pengendalian kebakaran dan melakukan pemantauan secara berkala.

“Kami mendukung langkah KLH dalam membenahi tata kelola gambut. Tetapi yang terpenting adalah memastikan perusahaan benar-benar menjalankan kewajibannya. Pengawasan harus berorientasi pada hasil nyata di lapangan, bukan sekadar laporan administratif,” ujar Cek Endra dalam keterangannya, Selasa (10/11/2026).

Dia menyoroti data KLH/BPLH yang mencatat pembangunan 34.989 unit sekat kanal di areal gambut seluas sekitar 4,15 juta hektar yang dikelola 314 perusahaan.

Namun, kebutuhan sekat kanal tambahan masih mencapai 17.394 unit.

Menurut Cek Endra, angka tersebut menunjukkan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur sekaligus evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan tata air gambut.

“Pembangunan sekat kanal harus dipastikan benar-benar berfungsi menjaga kondisi gambut agar tidak mudah terbakar. Jangan menunggu kebakaran terjadi baru dilakukan penanganan,” katanya.

Dia menambahkan, sekat kanal merupakan salah satu infrastruktur yang diperlukan untuk menjaga tata air gambut.

Maka dari itu, keberadaannya perlu dipastikan berfungsi, bukan hanya dihitung berdasarkan jumlah yang telah dibangun.

Cek Endra juga meminta pengawasan terhadap perusahaan dilakukan berdasarkan tingkat risiko kebakaran.

Pemeriksaan perlu memprioritaskan kawasan rawan karhutla, termasuk kondisi tata air gambut dan kesiapan sarana pencegahan kebakaran.

Selain itu, KLH/BPLH diminta menyampaikan perkembangan kepatuhan perusahaan secara berkala.

Informasi tersebut antara lain mencakup hasil pemeriksaan lapangan, efektivitas infrastruktur pencegahan karhutla, serta tindak lanjut terhadap perusahaan yang belum memenuhi kewajibannya.

Menurut Cek Endra, dampak karhutla tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat dan mengganggu aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga kegiatan sehari-hari akibat kabut asap.

Dia menegaskan, Komisi XII DPR RI akan terus mengawasi kepatuhan perusahaan dan efektivitas upaya pencegahan karhutla.

“KLH/BPLH diminta mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum terhadap perusahaan yang terbukti melanggar kewajiban perlindungan lingkungan,” kata dia.