RUU Perampasan Aset Masuki Tahap Akhir, DPR Sepakati Pembentukan Dewan Pengawas

LKI Golkar – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset memasuki tahap penting. DPR dan pemerintah menyepakati pembentukan Dewan Pengawas beranggotakan lima orang untuk mengawal pengelolaan aset hasil tindak pidana.

Kesepakatan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan RUU Perampasan Aset di Komisi III DPR RI. Pengawasan diperlukan karena nilai kekayaan yang nantinya dikelola negara berpotensi mencapai miliaran hingga triliunan rupiah.

Keputusan itu muncul dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset bersama pemerintah. Rapat berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 9 November 2026. Pembentukan lembaga pengawas tersebut sekaligus menjawab kekhawatiran mengenai transparansi pengelolaan barang sitaan. DPR menginginkan mekanisme pengawasan yang kuat agar aset negara tidak kehilangan nilai ekonominya.

Dewan Pengawas Lima Orang Kawal Aset Hasil Kejahatan

Menurut Anggota Komisi III DPR RI, Rikwanto, pengawasan menjadi salah satu pembahasan paling alot dalam Panja. Besarnya nilai aset , lanjutnya, membutuhkan sistem pengawasan yang sebanding. Untuk itu Rikwanto menilai pengawasan biasa tidak cukup untuk mengawal kekayaan hasil tindak pidana. Terlebih, aset yang dikelola dapat berupa properti, uang, kendaraan, hingga berbagai kekayaan bernilai tinggi. “Asetnya itu bisa cukup besar, bisa miliaran, ratusan miliar, bahkan triliun. Lalu ini siapa yang akan mengawasi?” kata Rikwanto.

Karena itu, DPR mendorong kehadiran pengawas independen dengan legitimasi dan kewenangan hukum memadai. Lembaga tersebut harus mampu memastikan setiap aset tetap aman selama proses pengelolaan. “Karena asetnya sangat besar, yang mengawasinya juga harus besar. Artinya punya kekuatan yang cukup agar asetnya tidak hilang, rusak, atau susut nilainya,” ujarnya.

Rikwanto kemudian mejelaskan bahwa pengawasan tidak hanya menyangkut keberadaan fisik barang sitaan. Namun, lanjut dia pengawas juga perlu memastikan negara tidak mengalami kerugian akibat penurunan nilai aset.

DPR Ingin Pengawasan Mencegah Penyalahgunaan Aset

Rikwanto menyebut bahwa pembentukan Dewan Pengawas memiliki arti penting dalam tata kelola aset hasil tindak pidana. Sebab, negara membutuhkan mekanisme yang menjamin pengelolaan berlangsung transparan dan akuntabel.

Selain itu aset sitaan juga memerlukan penanganan khusus agar nilainya tidak terus menyusut. Misalnya, kendaraan membutuhkan perawatan, sedangkan properti memerlukan pemeliharaan berkala. Tanpa pengelolaan yang baik, aset berpotensi mengalami kerusakan sebelum negara memanfaatkannya. Kondisi tersebut justru dapat mengurangi manfaat ekonomi dari upaya pemberantasan kejahatan.

Karena itu, lanjutnya, keberadaan Dewan Pengawas diharapkan memperkuat pertanggungjawaban pengelola aset. Pengawasan independen juga dapat membantu mencegah penyimpangan dalam proses administrasi maupun pengelolaan kekayaan.

RUU Perampasan Aset Masuki Tahap Akhir Pembahasan

Di sisi lain, anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menyampaikan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset mulai memasuki tahap akhir. DPR bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan ratusan DIM.

Nasir menjelaskan bahwa tahap berikutnya akan berfokus pada perumusan dan sinkronisasi substansi. Kedua pihak perlu memastikan setiap kesepakatan memiliki rumusan pasal yang jelas. Nasir menilai pembahasan selama ini berlangsung kondusif dan dinamis. DPR maupun pemerintah juga memberikan berbagai masukan untuk memperkaya materi rancangan undang-undang tersebut.

“Alhamdulillah, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset di Komisi III DPR RI berjalan lancar, sangat kondusif, sangat dinamis, dan penuh pengayaan baik dari pemerintah maupun dari DPR RI itu sendiri. Ratusan DIM yang dibahas juga sudah sampai kepada tahap akhir,” ujarnya.

Menurut Nasir, penyelesaian ratusan DIM menjadi perkembangan penting dalam proses legislasi. Namun, DPR masih harus memastikan seluruh hasil pembahasan tersusun secara konsisten.