Menko Bahlil Siapkan Pelimpahan Izin Galian C ke Kabupaten/Kota di Wilayah Bencana

LKI Golkar – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia tengah menyiapkan rencana pelimpahan kewenangan perizinan galian C kepada pemerintah kabupaten/kota di wilayah terdampak bencana.

Kebijakan tersebut ditujukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana banjir dan longsor besar pada November 2025 lalu, khususnya pekerjaan pengurukan sungai di tiga provinsi Sumatera.

“Pelimpahan nanti izin untuk galian C ke kabupaten kota di wilayah bencana supaya bisa mereka melakukan percepatan untuk pengurukan kali,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/11/2026).

Namun, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi itu tak menjelaskan lebih jauh rincian terkait pelimpahan dimaksud.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan pihak ketiga terkait pasir dan batu (sirtu) dalam rangka normalisasi sungai di tiga provinsi Sumatera.

Mendagri Tito menilai hal ini juga bisa menjadi pemasukan bagi pendapatan asli daerah (PAD) setempat.

Menurut Tito, hal ini mirip dengan cara saat pemerintah menangani kayu yang berserakan saat banjir dan longsor tahun lalu.

“Jadi prinsip utamanya adalah normalisasi sungai, membersihkan sedimen. Sedimennya kemudian dijadikan tanggul, kemudian yang lain bisa dipakai untuk dijual oleh pihak ketiga untuk bangun karena sekarang pembangunan lagi masif di sana, bangun, pendapatannya silakan dikerjasamakan dengan daerah untuk menjadi pendapatan asli daerah, jadi bisa nambah APBD,” papar Tito.

Harapannya, langkah ini semakin mempercepat proses normalisasi sungai. Eks Kapolri ini melanjutkan, Bahlil juga akan menerbitkan surat yang mengizinkan melakukan kerja sama tersebut hingga ke tingkat kabupaten/kota.

“Tadi Pak Bahlil sudah menyampaikan akan mengeluarkan surat yang mengizinkan daerah melakukan kerja sama. Tadinya hanya delegasi kepada provinsi, tapi akan didelegasikan lagi selain provinsi kepada kabupaten/kota,” ucap dia.