Golkar Maluku Tegaskan Setia pada Bahlil, Umar Lessy: “Munaslub itu Hoaks”

LKI Golkar – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Maluku, Umar Lessy, memastikan jajarannya tetap berada dalam barisan yang kokoh di bawah kepemimpinan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

Pernyataan tersebut disampaikan Umar di sela-sela kegiatan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Partai Golkar Maluku di Ambon, Sabtu (7/11/2026).

Ia secara tegas menepis isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang sempat beredar di media sosial melalui selebaran digital. Menurutnya, informasi tersebut sama sekali tidak berdasar dan merupakan ulah oknum yang ingin memecah belah keharmonisan internal partai.

“Kami pastikan kepada seluruh kader serta masyarakat bahwa kabar Munaslub itu hoaks. Ada pihak yang sengaja berupaya merusak soliditas kami, padahal kondisi internal saat ini sangat kompak dan berjalan positif,” ujar Umar.

Lebih lanjut, Umar menyebut kemunculan isu tak sedap tersebut sebagai ulah pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki kesibukan positif. Ia mengimbau masyarakat dan para konstituen agar tidak mudah percaya terhadap informasi liar yang belum teruji kebenarannya.

Bagi warga yang ingin mengetahui kondisi faktual di tubuh partai berlambang pohon beringin ini, ia mempersilakan untuk langsung berkoordinasi dengan pengurus di berbagai tingkatan struktur organisasi.

Di sisi lain, Golkar Maluku saat ini tengah memfokuskan energi untuk memperkuat konsolidasi berjenjang, mulai dari pengurus tingkat pusat, daerah kabupaten dan kota, hingga tingkat kecamatan serta desa. Seluruh langkah organisasi senantiasa berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

Umar menambahkan, kepemimpinan Bahlil Lahadalia telah memberikan arah yang jelas bagi kemajuan organisasi, yang turut tercermin dari tren positif tingkat keterpilihan partai di tengah masyarakat.

“Ke depan, seluruh kader di Maluku siap berdiri di garda terdepan guna mengawal program kerja kerakyatan serta menyelaraskan kebijakan daerah dengan agenda nasional,” tandas Umar.