MQ Iswara: APBD Jabar 2027 Tanpa Utang, Pemprov Bakal Genjot PAD

LKI Golkar – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Jawa Barat 2027 dipastikan bersih dari skema utang. Di tengah tekanan penurunan dana transfer pusat dan ruang fiskal yang semakin ketat, DPRD bersama Pemprov Jabar memilih jalur mandiri dengan mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta rasionalisasi anggaran secara ketat.

Kepastian tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara, seusai Rapat Paripurna DPRD Jabar terkait nota pengantar RAPBD 2027, Senin, 26 Oktober 2026.

Iswara memastikan, dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang disepakati sejak 5 Agustus 2026 sama sekali tidak mengakomodasi pinjaman daerah maupun penerbitan obligasi.

“Tidak ada nomenklatur pinjaman daerah di KUA-PPAS, artinya kita tidak akan melakukan pinjaman daerah,” ujar Iswara kepada awak media.

Dalam struktur anggaran yang disepakati, pendapatan daerah dipatok di angka Rp29,3 triliun, sementara belanja daerah dirancang sebesar Rp27,5 triliun. Dengan nihilnya opsi utang, Pemprov Jabar otomatis harus mengoptimalkan pundi-pundi domestik untuk membiayai roda pembangunan serta pelayanan publik sepanjang tahun depan.

Absennya instrumen utang membuat Pemprov Jabar harus bekerja ekstra keras menggenjot sektor PAD. Dari total proyeksi pendapatan Rp29,3 triliun, porsi terbesar disumbangkan oleh PAD yang mencapai lebih dari Rp19 triliun. Sedangkan sisanya, sekitar Rp10 triliun, bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

“Kita akan memaksimalkan pendapatan kita yang Rp19 triliun lebih dari PAD dan sekitar Rp10 triliun dari transfer ke daerah,” imbuh Iswara.

Tantangan fiskal tahun 2027 memang tidak ringan. Salah satu ujian utamanya adalah merosotnya dana transfer pusat. Jika tahun sebelumnya Jabar menerima TKD hingga Rp12 triliun, angka proyeksi tahun depan terkoreksi turun menjadi kisaran Rp10 triliun.

Komponen TKD yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut dipasang secara hati-hati. Dewan dan eksekutif bahkan sepakat menggunakan proyeksi yang paling moderat agar pengelolaan keuangan daerah tetap sehat dan tidak spekulatif.

Bahkan, dana dari Kementerian Keuangan senilai Rp1,22 triliun yang sebenarnya sudah memiliki dasar hukum (PMK) sengaja tidak dimasukkan ke dalam proyeksi awal. Langkah konservatif ini diambil demi mematuhi rambu-rambu evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Dinamika anggaran turut terlihat pada selisih sekitar Rp1,77 triliun antara target pendapatan dan belanja dalam rancangan awal yang sebelumnya tercatat pada pos pengeluaran pembiayaan. Lantaran rencana pinjaman daerah resmi ditiadakan, alokasi dana tersebut dipastikan bergeser langsung untuk memperkuat belanja daerah.

Di tengah penyesuaian ruang fiskal yang menyusut hingga sekitar Rp3,4 triliun, Iswara menegaskan, Pemprov Jabar berkomitmen penuh untuk menghindari momok tunda bayar. Alih-alih menumpuk beban utang belanja ke tahun berikutnya, pemerintah daerah memilih jalan rasionalisasi anggaran secara terukur.

Seluruh catatan dan hasil evaluasi Kemendagri, mulai dari koreksi pendapatan hingga pemangkasan pos belanja yang dinilai belum mendesak, dipatuhi sepenuhnya. Program-program yang tidak bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak terpaksa dikurangi atau ditunda pelaksanaannya.

Kendati demikian, sektor-sektor krusial seperti pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur penunjang publik tetap dikunci sebagai prioritas utama yang tidak boleh dikompromikan.

Sementara itu, terkait rencana penyertaan modal kepada holding BUMD PT Sangga Buana, Iswara menyatakan, pihaknya masih menunggu perkembangan lanjutan dari pembahasan peraturan daerah serta rekomendasi resmi dari Kemendagri.

Ia mengingatkan, angka-angka yang tercantum saat ini masih sebatas rancangan awal yang sifatnya dinamis. Ruang penyesuaian dan perbaikan alokasi anggaran masih terbuka lebar selama proses pembahasan di legislatif bergulir.

“Jadi, ini kan masih rancangan ya. Ini kita masih dinamis lah ini pembahasannya,” pungkas politisi Golkar tersebut.