Dorong Efisiensi Anggaran, SOKSI Dukung Usulan Pilkada Melalui DPRD

LKI Golkar – Dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar Tahun 2025 merekomendasikan agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dikembalikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (DEPINAS SOKSI), yang juga Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Puteri Komarudin menilai usulan ini dapat mendorong efisiensi anggaran negara dalam penyelenggaraan Pilkada.

“Jika melihat pelaksanaan Pilkada sebelumnya, biaya Pilkada di Indonesia cenderung meningkat. Pada 2015, anggaran Pilkada masih sekitar Rp7,1 triliun. Namun, pada Pilkada 2024 kemarin, anggaran penyelenggaraan Pilkada mencapai Rp37,22 triliun. Anggaran ini semestinya bisa digunakan untuk kepentingan yang sifatnya lebih produktif melalui program-program yang memihak kepada kesejahteraan dan ekonomi masyarakat,” urai Puteri dalam keterangan tertulis pada Kamis (08/01).

Sebagai informasi, anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada terus mengalami peningkatan. Pada Pilkada 2015, anggaran yang dialokasikan masih berada di angka Rp7,1 triliun untuk pelaksanaan di 269 daerah. Kemudian, meningkat signifikan pada Pilkada 2020 menjadi Rp20,46 triliun untuk pelaksanaan di 270 daerah. Lalu, anggaran Pilkada 2024 yang mencapai Rp37,22 triliun untuk pelaksanaan di 545 daerah. Anggaran untuk Pilkada ini berasal dari APBD dengan dukungan dari APBN.

“Namun, pada dasarnya, biaya pilkada ini tidak hanya pada anggaran untuk penyelenggaraan. Melainkan juga ada biaya dan dampak lain, mulai dari biaya calon kepala daerah, biaya keamanan penyelenggaraan, hingga berbagai ekses lainnya. Karenanya, dampak ini begitu besar. Tidak hanya selama Pemilu, tetapi juga pasca Pemilu. Makanya, perlu didorong untuk dilakukan evaluasi dengan tetap menjaga kualitas demokrasi,” ujar Puteri.

Lebih lanjut, Puteri yang juga Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa Bagian Barat Partai Golkar mengungkap, bahwa Partai Golkar telah membentuk Tim Kajian Politik yang telah berjalan selama 1,5 tahun. Tim tersebut mempersiapkan konsep baru apabila Pilkada melalui DPRD.

Konsep ini berupaya mengkombinasikan 2 (dua) prinsip, yaitu prinsip demokrasi (pelibatan rakyat) dan prinsip penyelenggaraan pilkada yang murah, efisien, dan bebas praktik moral hazards, seperti transactional politics, money politics, vote buying, hingga fragmentasi dan polarisasi di tengah masyarakat.

“Kami tidak mengusulkan Pilkada kembali ke sistem lama, melainkan menawarkan pemutakhiran desain kebijakan. Berbeda dengan pemilu yang tertutup seperti zaman orde baru, dimana kita tidak mengetahui siapa saja kandidatnya. Dengan desain nanti bisa saja kita atur supaya proses Pilkada dilakukan secara terbuka, mulai dari pendaftaran calon hingga pemilihan bakal calon. Begitupun, setiap kandidat juga bisa kampanye dan debat ke publik. Sehingga, masyarakat mengetahui visi-misi maupun kapasitas dari setiap kandidat. Artinya, kita bisa mengadopsi elemen-elemen positif dari Pilkada langsung untuk diintegrasikan ke dalam mekanisme pemilihan oleh DPRD,” ungkap Puteri.

Melalui usulan tersebut, Puteri menilai keterlibatan masyarakat tetap diakomodir. Ia juga mengatakan, bahwa proses pemilihan di DPRD harus dilakukan secara terbuka dan transparan. tujuannya, agar anggota legislatif bertanggung jawab dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dalam memilih calon kepala daerah.

“Untuk itu, kita perlu untuk memperkuat akuntabilitas di kedua sisi, baik bagi anggota DPRD yang memilih maupun bagi kepala daerah yang terpilih, guna memastikan proses politik berjalan dengan integritas tinggi,” tutup Puteri.