Gubernur Papua Mathius Fakhiri Dorong Kakao Gantikan Lahan Sawit Demi Kelestarian Lingkungan

LKI Golkar – Gubernur Papua Mathius Fakhiri secara tegas meminta pemerintah daerah di wilayahnya untuk mengalihkan fungsi eks lahan perkebunan kelapa sawit menjadi area penanaman kakao. Langkah ini merupakan bagian dari upaya strategis menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat setempat.

Fakhiri menjelaskan, kebijakan ini merupakan “langkah penataan ulang sektor perkebunan di Papua, khususnya terhadap lahan sawit yang izinnya telah dicabut karena tidak memenuhi kewajiban perusahaan.” Pernyataan tersebut disampaikannya di Jayapura pada Minggu (4/1), menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk tidak lagi membuka izin baru bagi perkebunan kelapa sawit.

Pengalihan Lahan dan Dukungan Pusat

“Kami tidak membuka izin sawit baru,” ujar Fakhiri, menekankan bahwa lahan-lahan bekas perkebunan sawit yang izinnya telah dicabut akan diarahkan untuk komoditas lain yang lebih ramah lingkungan, dengan kakao sebagai salah satu prioritas utama. Mureks mencatat bahwa keputusan ini sejalan dengan arahan Pemerintah Pusat dan dukungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang telah memberikan bantuan bibit kakao untuk Papua.

Komoditas kakao dinilai memiliki potensi ekonomi yang tinggi serta dapat dikelola secara berkelanjutan oleh masyarakat. Pemanfaatan lahan eks sawit untuk kakao juga diharapkan dapat memulihkan struktur tanah yang telah lama tidak diolah, sekaligus mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah akibat pembukaan lahan baru.

Evaluasi Ketat dan Sanksi Tegas

Pemerintah provinsi akan berkoordinasi erat dengan pemerintah kabupaten dan instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan program ini. Fakhiri juga menegaskan akan ada evaluasi ketat terhadap perusahaan sawit yang masih beroperasi di Papua.

“Saya menegaskan perusahaan sawit yang masih beroperasi di Papua akan dievaluasi secara ketat. Perusahaan yang tidak patuh terhadap ketentuan perizinan dan kewajiban lingkungan akan dikenai sanksi hingga pencabutan izin,” tegasnya.

Menurutnya, Papua tidak boleh dikorbankan atas nama investasi. Oleh karena itu, semua kebijakan yang diambil harus berpihak pada masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. “Kami berharap dengan pengembangan kakao dapat membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan petani, serta memperkuat ekonomi lokal di Papua secara berkelanjutan,” pungkas Mathius Fakhiri.