Bupati Batang Tekankan Tanggung Jawab PPPK dalam Pelayanan Publik

LKI Golkar – Bupati Batang M. Faiz Kurniawan menegaskan Pegawai  Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu harus mengutamakan pelayanan  publik, menjaga kedisiplinan, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas.

Aparatur juga diminta proaktif mencari solusi atas persoalan masyarakat, bukan sekadar menyampaikan kendala.

Menurut Faiz, sebagian besar PPPK yang baru diangkat bertugas di sektor pendidikan dan kesehatan. Karena itu, mereka dituntut bekerja secara profesional agar masyarakat memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan

“Status sebagai aparatur pemerintah harus diikuti dengan tanggung jawab penuh terhadap pekerjaan yang diberikan, baik dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, maupun sektor pelayanan publik lainnya. Orientasi ini menjadi pengingat bahwa tugas utama aparatur adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap pekerjaan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.

Faiz juga mengingatkan para PPPK agar tidak menerapkan pola pikir zero-sum game dalam bekerja, yakni cara pandang yang menempatkan persoalan seolah selesai ketika seseorang berhenti menangani masalah, meskipun belum ditemukan solusi. Ia meminta aparatur tetap berupaya menyelesaikan persoalan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku, terutama ketika masyarakat membutuhkan bantuan dalam mengakses layanan pemerintah.

“Sebagai contoh, dalam pelayanan kesehatan, aparatur diharapkan tidak berhenti pada penyampaian informasi mengenai kendala yang dialami warga. Mereka perlu membantu mencari solusi, termasuk ketika masyarakat menghadapi persoalan terkait reaktivasi kepesertaan layanan kesehatan,” terangnya.

Menurut Faiz, orientasi pelayanan harus mendorong aparatur untuk lebih proaktif, membangun koordinasi, dan memastikan setiap persoalan masyarakat ditangani secara tepat.

Dengan demikian, pelayanan publik tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Faiz memastikan pemerintah daerah telah memperhitungkan kebutuhan anggaran untuk membiayai PPPK.

Namun, dukungan tersebut harus diimbangi dengan kinerja, kedisiplinan, dan komitmen dalam menjalankan tugas.

Pemkab Batang juga melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Langkah ini dilakukan untuk memastikan pegawai bekerja sesuai ketentuan serta standar yang telah ditetapkan.

“Pemerintah daerah tidak segan memberikan sanksi, termasuk pemberhentian, apabila terdapat PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai aturan yang berlaku,” tegas Faiz.

Selain menjalankan tugas sehari-hari, para PPPK didorong terus meningkatkan kompetensi dan kualitas diri. Pengembangan kemampuan dinilai penting agar aparatur mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan tuntutan pelayanan publik.

Faiz juga menyatakan pemerintah tetap terbuka terhadap pilihan karier pegawai, termasuk jika ada PPPK yang mendapatkan kesempatan kerja lebih baik di tempat lain. Meski demikian, selama masih bertugas di lingkungan Pemkab Batang, setiap pegawai harus tetap menjalankan tanggung jawabnya secara profesional.

Terkait kemungkinan perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, Faiz mengatakan Pemkab Batang masih menunggu regulasi atau petunjuk teknis lebih lanjut dari pemerintah pusat

Kepastian mengenai mekanisme perubahan status tersebut akan mengikuti ketentuan resmi yang ditetapkan pemerintah pusat.

Melalui orientasi ini, Pemkab Batang berharap PPPK penuh waktu yang baru diangkat dapat memahami peran dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari aparatur pemerintah

Penguatan disiplin, peningkatan kompetensi, dan komitmen terhadap pelayanan diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan, pendidikan, serta pelayanan publik lainnya bagi masyarakat Kabupaten Batang.