Menko Bahlil Ungkap Alasan Indonesia Masih Impor LPG Meski Kaya Gas Bumi

LKI Golkar – Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengungkapkan Indonesia masih mengimpor sekitar 7 juta–7,5 juta ton LPG per tahun meski memiliki sumber daya gas bumi yang melimpah. Kondisi ini terjadi karena gas yang dominan tersedia di Indonesia berbeda dengan komponen utama yang dibutuhkan untuk memproduksi LPG. Hal tersebut disampaikan Bahlil dalam Investor Daily Summit 2026, dikutip pada Minggu (11/10/2026).

Bahlil Lahadalia menjelaskan, kebutuhan LPG nasional mencapai sekitar 8,5 juta–9 juta ton per tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 80%–85% masih dipenuhi melalui impor, sedangkan sisanya dipasok oleh industri dalam negeri.

“Impor kita kurang lebih sekitar 7 juta–7,5 juta ton. Sisanya industri di dalam negeri,” terang Bahlil.

Perbedaan Komposisi Gas Bumi dan LPG

Bahlil mengatakan Indonesia memiliki sumber daya gas bumi yang melimpah. Bahkan, Indonesia dapat mengekspor liquefied natural gas (LNG) hingga sekitar 30% dari total produksi gasnya.

Namun, melimpahnya gas bumi tidak serta-merta membuat Indonesia dapat memenuhi seluruh kebutuhan LPG dari produksi domestik. Menurut Bahlil, kondisi tersebut berkaitan dengan perbedaan komposisi gas yang tersedia di dalam negeri dan bahan baku yang dibutuhkan untuk menghasilkan LPG.

“Saya di-brief ternyata gas kita banyak, tapi saya katakan kenapa tidak dibikin LPG? Ternyata bahan baku LPG itu C3 dan C4 namun gas yang paling banyak di Indonesia C1, C2, itu kira-kira,” jelas Bahlil.

Secara teknis, LPG atau liquefied petroleum gas terutama terdiri atas propana (C3) dan butana (C4). Sementara itu, gas bumi Indonesia yang disebut Bahlil banyak mengandung metana (C1) dan etana (C2). Perbedaan komposisi tersebut menjadi salah satu faktor yang menjelaskan mengapa ketersediaan gas bumi tidak otomatis dapat menggantikan kebutuhan LPG.

Upaya Mengurangi Impor LPG

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG, Bahlil mengatakan Indonesia perlu melakukan konversi serta mencari sumber daya gas yang sesuai dengan kebutuhan bahan baku LPG.

Menurut Bahlil, upaya tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dalam negeri dan memperkuat kedaulatan energi.

“Untuk menuju kedaulatan energi, arahan Bapak Presiden, kita harus mencari seluruh resources, sumber daya alam kita. Nah, yang pertama, kita sudah sukses menjalankan program B50,” tegas Bahlil.

Program B50 merupakan kebijakan pencampuran 50% biodiesel berbasis minyak sawit ke dalam bahan bakar diesel. Bahlil menyebut pelaksanaan program tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya domestik untuk mendukung kedaulatan energi.