Gubernur Rudy Mas’ud Evaluasi APBD 2025, Kas Daerah Tersisa Rp788 Miliar

LKI Golkar – Mengawali tahun 2026, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud langsung tancap gas. Senin pagi (5/1/2026), sejak pukul 07.30 Wita, ia memimpin rapat perdana bersama Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Agenda tersebut dikemas dalam briefing rutin awal tahun, sekaligus menjadi forum evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Rapat yang berlangsung di lingkungan Kantor Gubernur Kaltim itu difokuskan pada sejumlah indikator penting, mulai dari realisasi pendapatan daerah, tingkat serapan belanja, hingga kondisi kas daerah menjelang penutupan tahun anggaran.

“Pembahasan awal kita fokus pada evaluasi APBD 2025, terutama realisasi pendapatan, belanja daerah, serta posisi kas daerah sampai akhir tahun,” ujar Rudy Mas’ud.

Menurut Rudy, evaluasi sejak awal tahun menjadi langkah krusial agar pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan pada tahun berjalan bisa lebih tertib, terukur, dan tepat sasaran. Ia tidak ingin persoalan klasik keterlambatan serapan anggaran kembali terulang.

Dari hasil evaluasi sementara, realisasi pendapatan daerah Kalimantan Timur tercatat cukup menggembirakan. Hingga akhir 2025, pendapatan daerah telah terealisasi sekitar 93 persen dari target yang ditetapkan.

“Pendapatan daerah realisasinya sekitar 93 persen,” ungkap Rudy.

Sementara itu, untuk belanja daerah, tingkat serapan anggaran berada di angka 86 persen. Angka tersebut dinilai masih perlu ditingkatkan, meskipun secara umum menunjukkan kinerja yang relatif stabil.

“Untuk belanja daerah, serapan anggaran kita berada di angka 86 persen,” lanjutnya.

Yang tak kalah menjadi sorotan adalah posisi kas daerah. Hingga penutupan tahun anggaran 2025, kas daerah Provinsi Kalimantan Timur masih menyisakan dana sekitar Rp788 miliar.

“Kas daerah yang tersisa kurang lebih Rp788 miliar. Itu kas daerah,” tegas Rudy.

Ia menekankan bahwa sisa dana tersebut bukanlah dana yang hilang atau tidak jelas peruntukannya, melainkan kas daerah yang masih tersimpan dan akan dikelola sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Ini kas daerah yang masih ada dan tersimpan. Ke depan tentu akan kita kelola dengan lebih baik dan lebih terencana,” katanya.

Rudy juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar menjadikan hasil evaluasi ini sebagai bahan perbaikan. Ia meminta perencanaan dan pelaksanaan anggaran 2026 dilakukan lebih disiplin sejak awal tahun, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Evaluasi ini penting supaya kita bisa lebih tertib dari awal. Program berjalan, anggaran terserap, dan manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat Kaltim,” pungkasnya.