Parkir Stasiun Poris Disorot, Wali Kota Tangerang Sentil Dishub

LKI Golkar – Wali Kota Tangerang Sachrudin menyoroti penataan parkir di kawasan Stasiun Poris dan meminta Dinas Perhubungan (Dishub) menindaklanjuti persoalan transportasi di lapangan. Penataan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam evaluasi kewilayahan Pemerintah Kota Tangerang.

Evaluasi rutin yang dipimpin Sachrudin bersama Wakil Wali Kota Tangerang Maryono Hasan itu juga membahas sejumlah persoalan lain, mulai dari jalan rusak, penerangan jalan umum (PJU), kabel semrawut, hingga kesiapan menghadapi musim hujan dan pelayanan kesehatan.

Sachrudin menegaskan, evaluasi bulanan harus menghasilkan langkah konkret, bukan sekadar menjadi forum penyampaian laporan.

“Ini evaluasi yang kita laksanakan setiap bulan. Kita ingin melihat pelaksanaan program kegiatan yang dilakukan di setiap perangkat daerah maupun di wilayah, termasuk kesehatan dan puskesmas, tentang persoalan dan kendala yang ada. Kita ingin agar pelayanan masyarakat kita lebih baik lagi,” ujar Sachrudin, Jumat (9/10/2026).

Penataan parkir Stasiun Poris menjadi perhatian karena kawasan tersebut merupakan salah satu lokasi mobilitas masyarakat yang membutuhkan pengaturan parkir dan transportasi secara tertib.

Dishub Kota Tangerang diharapkan memastikan pengelolaan parkir sesuai ketentuan dan mendukung kelancaran aktivitas pengguna transportasi. Penanganan juga perlu didasarkan pada kondisi faktual di lapangan agar langkah yang diambil tepat sasaran.

Sachrudin meminta setiap perangkat daerah segera menindaklanjuti persoalan sesuai tugas dan kewenangannya. Koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) juga diperlukan apabila penyelesaian masalah melibatkan lebih dari satu instansi.

“Semua harus kita lihat dan segera ditindaklanjuti sesuai kewenangannya,” tegasnya.

Selain parkir Stasiun Poris, persoalan jalan rusak, PJU, dan kabel semrawut turut menjadi perhatian karena berkaitan dengan keselamatan, kenyamanan, serta kelancaran aktivitas warga.

Dalam evaluasi yang sama, Sachrudin mengingatkan jajaran pemerintah daerah untuk memperkuat mitigasi banjir menjelang musim hujan. Camat dan lurah diminta mengenali lokasi rawan genangan serta memastikan saluran air, drainase, dan gorong-gorong berfungsi dengan baik.

“Para camat, lurah harus tahu potensi masalah apa pun yang ada di wilayahnya, termasuk masalah banjir. Ajak masyarakat untuk kerja bakti, bersihkan lingkungan, terutama saluran-saluran air yang memang berpotensi menghambat aliran,” katanya.

Sachrudin juga menyoroti sampah yang berpotensi menyumbat saluran air. Karena itu, masyarakat diminta terlibat dalam kegiatan gotong royong untuk menjaga kebersihan lingkungan.

Selain membersihkan drainase, pemantauan cuaca dan debit Sungai Cisadane perlu dilakukan untuk mengantisipasi dampak hujan di wilayah Bogor maupun Tangerang.

Sachrudin menegaskan, keberhasilan evaluasi kewilayahan diukur dari penyelesaian persoalan dan manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan banyaknya masalah yang dibahas dalam rapat.

“Jangan sampai persoalan berhenti di ruang rapat. Setiap masalah harus ada tindak lanjutnya, ada penyelesaiannya, dan yang paling penting, ada manfaat yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.