Dave Laksono Dorong Penguatan Kesiapan Kodaeral VIII, Soroti BMP, Alutsista, dan Kesejahteraan Prajurit

LKI Golkar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) VIII di Manado, Sulawesi Utara, Rabu (30/9/2026). Kunjungan ini untuk melihat langsung kesiapan pertahanan laut dan pengamanan wilayah perbatasan maritim di utara Indonesia.

Kodaeral VIII memiliki posisi strategis karena wilayah kerjanya berbatasan dengan Filipina dan mencakup perairan serta pulau-pulau kecil terluar yang penting bagi kedaulatan dan keamanan nasional. Posisi tersebut membuat kesiapan TNI AL di wilayah ini perlu didukung oleh logistik, sarana prasarana, dan personel yang memadai.

Karena itu, Dave menyoroti kecukupan anggaran operasional, termasuk Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) untuk unsur KRI dan KAL. Menurutnya, ketersediaan BMP penting untuk mendukung mobilitas unsur KRI dan KAL dalam menjalankan tugas di wilayah perbatasan.

“Kita ingin memastikan unsur-unsur KRI dan KAL yang bertugas di wilayah ini memiliki dukungan operasional yang cukup. Jangan sampai patroli dan pemantauan di kawasan perbatasan terganggu karena keterbatasan bahan bakar, pelumas, maupun dukungan logistik lainnya. Ini menjadi bagian yang perlu kita cermati dalam pembahasan anggaran,” ujar Dave.

Dave juga mendorong agar modernisasi alutsista dan pemeliharaan sarana prasarana pangkalan terus diperhatikan. Peremajaan kapal patroli, pemeliharaan infrastruktur pangkalan, dan peningkatan fasilitas markas komando penting untuk menjaga kesiapan satuan dan mendukung tugas prajurit.

“Bagi kami, yang penting bukan hanya besaran anggaran yang dialokasikan, tetapi bagaimana dukungan tersebut menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Kita ingin memastikan dukungan negara benar-benar memperkuat kesiapan operasional prajurit dan kemampuan menjaga wilayah kedaulatan Indonesia,” kata Dave.

Pengamanan perbatasan Indonesia–Filipina juga perlu terus diperkuat untuk mencegah berbagai kejahatan lintas negara, seperti illegal fishing dan penyelundupan. Kawasan pulau-pulau kecil terluar di Sulawesi Utara juga perlu mendapat perhatian, dengan memperkuat koordinasi antara TNI AL, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan instansi terkait.

Kesiapan di wilayah terdepan juga tidak terlepas dari kondisi prajurit yang bertugas di sana. Dave menilai fasilitas perumahan, kesehatan, atau rumah sakit TNI AL, serta kebutuhan dasar prajurit perlu diperhatikan agar mereka dapat menjalankan tugas dengan baik, terutama di pos-pos perbatasan.

“Kedaulatan wilayah laut tidak hanya dijaga dengan alutsista, tetapi juga oleh prajurit yang setiap hari menjalankan tugas di garis depan. Karena itu, negara harus memastikan mereka mendapatkan dukungan yang layak, baik dari sisi perlengkapan, fasilitas, kesehatan, maupun kebutuhan dasar. Komisi I akan terus mencermati kebutuhan tersebut melalui fungsi pembahasan anggaran dan kerja kelembagaan,” tegas Dave.

Dave menilai kesiapan Kodaeral VIII menjadi bagian penting dalam menjaga kepentingan dan kedaulatan nasional di wilayah utara Indonesia.

“Wilayah utara Indonesia adalah halaman depan negara. Kehadiran dan kesiapan TNI AL harus terus diperkuat agar kedaulatan, keamanan masyarakat, serta kepentingan nasional kita di laut dapat terjaga dengan baik,” tutup Dave.