Padang Pariaman Dorong Digitalisasi Transaksi untuk Perkuat PAD

LKI Golkar – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mendorong digitalisasi transaksi daerah untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya tersebut dibahas dalam High Level Meeting Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) pada Jumat, 25 September 2026.

Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis mengatakan, penguatan PAD penting untuk mendukung keberlanjutan pembangunan daerah. Menurutnya, ketergantungan terhadap dana transfer pusat perlu diimbangi dengan optimalisasi pendapatan daerah.

John Kenedy Azis menilai efisiensi anggaran harus berjalan bersamaan dengan peningkatan kemampuan daerah memperoleh pendapatan. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta memberi perhatian terhadap optimalisasi penerimaan daerah.

“Efisiensi harus kita imbangi dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Karena itu perlu memberi perhatian terhadap penerimaan daerah,” ujarnya.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemkab Padang Pariaman adalah menyediakan portal layanan pajak secara daring. Layanan tersebut ditujukan untuk memudahkan masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan daerah.

John Kenedy Azis mengatakan optimalisasi PAD tidak hanya dilakukan melalui digitalisasi pembayaran pajak. Pemerintah daerah juga perlu mengembangkan berbagai sumber pendapatan yang memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, mendorong Padang Pariaman mengoptimalkan kapasitas fiskal daerah. Strateginya mencakup intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, peningkatan kualitas SDM, digitalisasi, serta inovasi daerah.

“Pentingnya akurasi data serta optimalisasi penerimaan daerah melalui BUMD hingga pemanfaatan aset untuk mendongkrak kinerja keuangan. Peningkatan kinerja ini menjadi dasar pengelolaan dana transfer sekaligus membuka peluang pemerintah daerah memperoleh insentif pusat,” kata Agus.

Agus mendorong optimalisasi pendapatan melalui BUMD, BLUD, RSUD, Puskesmas, dan pemanfaatan Barang Milik Daerah. Pemerintah daerah juga dapat mempertimbangkan alternatif pembiayaan melalui pinjaman daerah sesuai ketentuan.

Pertemuan tersebut membahas ETPD sebagai transformasi ekosistem transaksi pemerintah daerah, bukan sekadar sistem pembayaran elektronik. Digitalisasi diarahkan untuk membuat transaksi dan pelayanan lebih mudah, cepat, transparan, dan aman.