Waka Komisi I DPR RI Dave Laksono Tegas: Solomon Islands Jangan Internasionalisasi Isu Papua

LKI Golkar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menanggapi perhatian sejumlah negara Pasifik terhadap perkembangan di Papua, termasuk isu hak asasi manusia dan dorongan terkait kunjungan Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.

Dave menegaskan bahwa Indonesia menghargai perhatian negara-negara sahabat di kawasan Pasifik, termasuk Solomon Islands, dalam semangat membangun hubungan yang konstruktif dan saling menghormati. Namun demikian, penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara harus tetap menjadi landasan utama dalam hubungan internasional.

“Papua merupakan bagian yang sah dan tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, persoalan Papua tidak tepat ditempatkan dalam kerangka yang mempertanyakan kembali status politik maupun kedaulatan Indonesia atas wilayah tersebut,” tegas Dave.

Menurutnya, persoalan hak asasi manusia tidak perlu ditempatkan secara berhadap-hadapan dengan prinsip kedaulatan. Indonesia tetap terbuka terhadap perhatian, dialog, dan kerja sama internasional sepanjang dilakukan secara objektif, konstruktif, serta menghormati mekanisme dan hukum yang berlaku.

“Setiap persoalan HAM harus dilihat secara utuh, berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan dan melalui mekanisme yang kredibel. Kita harus menghindari penilaian yang parsial karena persoalan Papua memiliki dimensi sosial, keamanan, pembangunan, dan kesejahteraan yang perlu dipahami secara komprehensif,” ujarnya.

Dave menilai dialog merupakan instrumen penting dalam hubungan antarnegara. Namun, perhatian terhadap situasi di Papua hendaknya tidak berkembang menjadi upaya menginternasionalisasi persoalan yang menyangkut kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia.

“Indonesia tidak menutup diri terhadap dialog. Sebaliknya, kita berkepentingan membangun komunikasi yang terbuka dengan negara-negara sahabat. Tetapi dialog tersebut harus berangkat dari sikap saling menghormati, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan, integritas wilayah dan prinsip non-intervensi,” katanya.

Sebagai pimpinan Komisi I DPR RI, Dave mengatakan pihaknya akan terus mencermati dinamika tersebut dalam kerangka hubungan luar negeri Indonesia, khususnya dengan negara-negara Pasifik.

Menurutnya, kawasan Pasifik memiliki arti penting bagi diplomasi Indonesia sehingga setiap perbedaan pandangan sebaiknya dikelola melalui komunikasi yang konstruktif dan kerja sama yang memberikan manfaat bersama.

“Kita ingin hubungan Indonesia dengan negara-negara Pasifik semakin kuat. Perbedaan pandangan jangan menjadi penghalang bagi kerja sama. Justru melalui dialog yang jujur, setara dan saling menghormati, kita dapat membangun kepercayaan dan menjaga stabilitas kawasan,” ujar Ketua LKI DPP Golkar tersebut.

Dave kembali menegaskan bahwa Indonesia terbuka terhadap kerja sama dan dialog mengenai berbagai isu, termasuk hak asasi manusia. Namun, keterbukaan tersebut harus berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Posisi kita jelas. Indonesia terbuka untuk berdialog dan bekerja sama dengan siapa pun, tetapi kedaulatan dan keutuhan NKRI merupakan prinsip yang harus dihormati bersama. Itulah fondasi bagi hubungan antarnegara yang sehat, setara, dan berkelanjutan,” pungkasnya.