Walikota Makassar Tekankan Evaluasi Terhadap Antrean BBM jenis Solar

LKI Golkar – Pemerintah Kota Makassar bersama Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memperkuat koordinasi untuk mengatasi antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, khususnya jenis solar, yang masih terjadi di sejumlah SPBU. Pembahasan langkah taktis tersebut dilakukan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Deny Sukendar di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Rabu 23 September 2026.

Munafri mengatakan, kondisi antrean BBM di Kota Makassar secara umum sudah jauh lebih baik. Namun, masih terdapat sejumlah titik yang membutuhkan pengaturan lebih detail, terutama SPBU yang melayani kendaraan berukuran besar seperti truk dan bus. “Kondisi hari ini di Makassar sudah alhamdulillah baik. Tapi masih ada beberapa hal yang harus kita atur lebih detail menyangkut masalah antrean pengisian bahan bakar solar,” kata Munafri.

Salah satu solusi yang dibahas bersama Pertamina yakni membangun klaster pengisian serta mengatur jam operasional khusus bagi kendaraan besar. Skema tersebut diharapkan dapat mencegah antrean kendaraan berat terjadi pada jam sibuk, terutama di SPBU yang berada di kawasan perkotaan dengan akses jalan terbatas. “Kita berharap ada klaster yang dibangun untuk proses pengisian yang semaksimal mungkin tidak mengganggu pengguna jalan yang lain,” ujarnya.

Munafri menjelaskan, pengaturan waktu khusus dapat diterapkan bagi truk dan bus agar tidak mengantre pada waktu dan lokasi yang berpotensi menimbulkan kemacetan. “Dari pihak Pertamina mengusulkan ada klaster yang kita bangun atau dibuat untuk memastikan ada jam-jam operasional dalam pengisian bahan bakar solar, terutama dengan kendaraan besar, truk maupun bus,” jelasnya.

Menurut Munafri, pengaturan tersebut bukan untuk membatasi akses masyarakat terhadap BBM, melainkan menata pola pelayanan agar aktivitas pengisian tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. “Jadi, saya berharap dengan adanya klaster atau dengan adanya pembagian jam ini, masyarakat tidak terganggu. Kita mau aktivitas masyarakat tidak terganggu terutama di jam-jam sibuk dan tempat-tempat yang menurut saya bisa menjadi sumber kemacetan ketika antrean itu panjang,” tuturnya.

Sejumlah lokasi menjadi perhatian Pemerintah Kota Makassar, di antaranya kawasan Tentara Pelajar yang berada di sekitar akses keluar tol. Karakteristik kawasan tersebut dinilai membutuhkan pengaturan khusus agar antrean kendaraan berat tidak meluber dan mengganggu arus lalu lintas. Hal serupa juga menjadi perhatian di kawasan Jalan Pengayoman.

Munafri meminta SPBU yang berada di kawasan dengan akses jalan relatif terbatas tidak menjadi titik penumpukan kendaraan besar. “Silakan truk mau isi di situ, tapi tidak boleh ada antrean, tidak boleh menunggu. Kalau mau isi, kita kasih waktu agak malam. Ada, jam khusus,” kata Munafri.

Selain pengaturan terhadap kendaraan besar, Munafri meminta kendaraan yang berkaitan dengan pelayanan publik mendapatkan akses prioritas dalam pengisian BBM. Kendaraan seperti ambulans, mobil pemadam kebakaran, kendaraan pengangkut sampah, serta kendaraan pelayanan publik lainnya, menurut Munafri, harus mendapatkan pengecualian agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. “Beberapa kendaraan harus diberikan pengecualian yang tetap bisa beroperasi seperti ambulans, pemadam, mobil truk sampah. Ini harus diberikan akses prioritas langsung untuk pengisian,” ujarnya.

Munafri menekankan, evaluasi terhadap pengaturan BBM perlu dilakukan berdasarkan kondisi faktual di lapangan. Pemerintah Kota Makassar bersama Pertamina akan menindaklanjuti hasil pembahasan melalui pengaturan teknis di sejumlah SPBU yang dinilai membutuhkan perlakuan khusus. Ia berharap koordinasi lintas sektor tersebut dapat memastikan distribusi BBM bersubsidi tetap berjalan dengan baik, sekaligus menjaga kelancaran lalu lintas dan aktivitas ekonomi masyarakat Kota Makassar. “Persoalan ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Karena itu kita harus duduk bersama-sama mencari solusi terbaik,” pungkasnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Makassar Fatur Rahim, Kepala Dinas Perhubungan Makassar, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepala Dinas Perdagangan Makassar, serta jajaran terkait lainnya.