Pemprov NTB Pilih Makassar sebagai Lokasi Studi Tiru, Ini Alasannya

LKI Golkar – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Dhamayanti Putri, menyoroti Program Makassar Berjasa dalam kunjungan studi tiru terkait percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem dan penguatan perlindungan sosial bagi pekerja rentan di Balai Kota Makassar, Kamis, 24 September 2026. Indah mengatakan, program tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja rentan.

Menurutnya, pengalaman Makassar menjadi salah satu hal yang ingin dipelajari Pemerintah Provinsi NTB dalam memperluas cakupan perlindungan sosial. “Kota Makassar berbagi jaminan sosial. Program ini menunjukkan keberpihakan nyata pemerintah daerah kepada pekerja rentan. Pemerintah Kota Makassar mengalokasikan APBD untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada lebih dari 81 ribu pekerja rentan dan bahkan memperluas cakupannya hingga sekitar 103 ribu pekerja pada tahun 2026,” ujar Indah.

Ia menyebut cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Makassar telah mencapai 57,28 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan capaian Provinsi NTB yang berada pada 30,65 persen.

Indah mengaku, capaian tersebut menjadi salah satu alasan NTB memilih Makassar sebagai lokasi studi tiru. Selain itu, Kota Makassar juga telah meraih Paritrana Award 2025 sebagai kabupaten/kota terbaik di Indonesia dalam bidang jaminan sosial ketenagakerjaan.

Hal lain yang menjadi perhatian Pemprov NTB adalah kebijakan Makassar yang tidak hanya memberikan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), tetapi juga memperluas perlindungan melalui Jaminan Hari Tua (JHT) bagi pekerja rentan.

“Yang lebih menarik untuk kita pelajari adalah Makassar menjadi daerah pertama di Indonesia yang tidak hanya memberikan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, tetapi juga jaminan hari tua bagi 45 ribu pekerja rentan. Ini merupakan lompatan besar dalam membangun sistem perlindungan sosial yang lebih komprehensif,” jelasnya.

Indah juga menyoroti keberadaan sekitar 1.005 agen Perisai yang tersebar hingga tingkat wilayah masyarakat. Menurutnya, keberadaan agen tersebut dapat menjadi ujung tombak dalam memberikan edukasi sekaligus memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Pendekatan berbasis komunitas dinilai relevan untuk diterapkan dalam memperluas perlindungan pekerja rentan di NTB, khususnya dalam menjangkau masyarakat hingga tingkat desa dan dusun.“Kami juga melihat bagaimana seribu lima agen Perisai yang tersebar hingga ke tingkat RW menjadi ujung tombak edukasi dan perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan,” tutur Indah.

Dalam studi tiru tersebut, Pemprov NTB juga akan menggali lebih jauh proses perumusan kebijakan, penganggaran melalui APBD, penentuan sasaran penerima, hingga implementasi program agar dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Selain itu, pihaknya ingin mempelajari optimalisasi Perisai atau Penggerak Jaminan Sosial Indonesia berbasis RT dan RW serta berbagai inovasi lain dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Indah berharap hasil kunjungan ini dapat memberikan referensi bagi Pemprov NTB dalam memperkuat sistem perlindungan sosial bagi pekerja rentan. Pengalaman Kota Makassar akan menjadi bahan pembelajaran untuk menyesuaikan kebijakan dengan karakteristik masyarakat dan wilayah di NTB.