Perubahan APBD Babel 2026 Fokus di Sektor Kesehatan dan Pendidikan 

LKI Golkar – Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2026 fokus pada sektor kesehatan dan pendidikan.

Anggaran tersebut dinilai mencukupi untuk membiayai sektor kesehatan dan pendidikan di Negeri Serumpun Sebalai.

“Dengan anggaran itu saya rasa cukuplah untuk kita transparan, dari rakyat untuk rakyat. Kita utamakan kepentingan kesehatan dan pendidikan, saya rasa cukup apabila dikelola benar-benar,” kata Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani kepada wartawan di kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Senin (21/9/2026).

Hal senada disampaikan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya.

Didit menegaskan, pendidikan dan kesehatan merupakan program prioritas yang harus didukung, baik oleh pemerintah daerah maupun pusat.

“Pendidikan dan kesehatan harus kita dukung. Itu merupakan visi dan misi Bapak Gubernur Babel, jadi kita harus mendukung itu. Itu hak primer rakyat, terutama soal kesehatan dan pendidikan,” ujarnya.

Didit pun berharap dana bagi hasil (DBH) dari royalti timah dapat dicairkan oleh pemerintah pusat sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan di Bangka Belitung.

“Harus optimistis, kita berdoa. Itu (dana bagi hasil–red) hak rakyat Bangka Belitung,” tutur Didit.

Sekadar diketahui, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Persetujuan itu diambil dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Senin (21/9/2026) kemarin.

Dalam struktur Perubahan APBD 2026 yang telah disetujui, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp1,99 triliun, sementara belanja daerah dialokasikan Rp2,05 triliun dengan defisit Rp59,57 miliar.

Adapun penerimaan pembiayaan daerah Rp74,57 miliar, pengeluaran pembiayaan daerah Rp15 miliar, dan pembiayaan neto Rp59,57 miliar.