AS Tangkap Presiden Venezuela, Erwin Aksa: Geopolitik Transaksional Jadi Keniscayaan

LKI Golkar – Anggota Komisi VIII DPR RI Erwin Aksa, menilai kerasnya sikap Amerika Serikat terhadap Venezuela tidak bisa dibaca dengan kacamata moralitas, melainkan harus dilihat sebagai praktik politik kekuasaan klasik dalam hubungan internasional.

Menurut Erwin, dalam perspektif realisme ofensif, negara besar bertindak bukan karena nilai demokrasi atau hak asasi manusia, tetapi demi menjaga keamanan dan dominasi strategisnya.

“Dalam politik internasional, ini bukan soal siapa benar atau salah. Ini soal siapa yang berkuasa dan siapa yang mengancam. Amerika Serikat tidak akan mentoleransi adanya rival di ‘halaman belakangnya’ sendiri,” ujar Erwin, Senin (5/1/2025).

Ia menjelaskan, posisi Venezuela berada tepat di kawasan pengaruh langsung AS (Western Hemisphere).

Karena itu, setiap rezim yang menunjukkan sikap menantang dominasi Washington, sekecil apa pun kekuatannya, akan dipandang sebagai ancaman strategis.

Venezuela Bukan Sekadar Negara Bermasalah

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini menilai Venezuela tidak bisa diperlakukan sebagai negara lemah biasa.

Meski ekonominya rapuh, negara itu memiliki nilai geopolitik tinggi, terutama karena cadangan minyaknya yang sangat besar serta posisinya sebagai simbol perlawanan terhadap tatanan global yang dipimpin AS.

“Masalahnya bukan semata Nicolás Maduro sebagai individu. Yang ditakuti AS adalah preseden geopolitik. Kalau Venezueladibiarkan, negara lain bisa meniru sikap menantang hegemon,” kata Erwin.

Selain itu, Venezuela juga dinilai menjadi pintu masuk bagi pengaruh Rusia dan China di Amerika Latin, sesuatu yang sulit diterima oleh AS dalam kerangka persaingan kekuatan global.

Faktor Trump dan Politik Sinyal

Politisi Partai Golkar juga menyinggung gaya kepemimpinan Donald Trump yang cenderung unilateral dan berorientasi pada deterrence.

Menurutnya, pendekatan keras terhadap Venezuela dapat dibaca sebagai bagian dari politik sinyal.

“Ini bukan hanya pesan untuk Venezuela. Ini sinyal keras ke aktor lain seperti Iran, Rusia, dan China bahwa menantang dominasi AS akan ada biayanya,” ujarnya.

Namun demikian, Erwin mengingatkan bahwa pendekatan semacam itu bukan tanpa risiko.

Ia menilai eskalasi berlebihan justru berpotensi memicu reaksi balik dari kekuatan besar lain.

“Overreach bisa berbahaya. Rusia dan China bisa melakukan balancing, memperkuat posisi mereka, dan ujungnya justru memperlebar ketidakstabilan global, termasuk di sektor energi,” kata dia.

Pelajaran bagi Indonesia dan Dunia Usaha

Sementara dalam konteks global yang semakin transaksional, Erwin menekankan pentingnya sikap realistis bagi Indonesia, khususnya bagi dunia usaha dan pengambil kebijakan.

“Negara besar takut kehilangan kekuasaan lebih dari takut pada instabilitas. Ini realitas yang harus kita pahami,” ujarnya.

Ia menambahkan, Indonesia sebagai negara non-blok perlu mengedepankan strategi hedging, bukan terjebak dalam polarisasi ekstrem.

“Dalam dunia seperti ini, hukum internasional sering kali kalah oleh kepentingan kekuasaan. Maka Indonesia harus cerdas membaca arah angin, menjaga kepentingan nasional, dan memastikan stabilitas ekonomi tetap terlindungi,” kata Erwin.