Fraksi Golkar MPR Dorong Penguatan Pembumian Karakter Di Era Digital

LKI Golkar – Meninjau ulang strategi pembumian nilai-nilai Pancasila menjadi hal penting di tengah masyarakat. Terlebih, tantangan utama Pancasila saat ini bukan lagi sekadar pemahaman teoretis, melainkan konsistensi antara pola pikir, keteladanan tindakan, dan keberanian penegakan sistem.

Hal tersebut ditekankan Sekretaris Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI, H. Ferdiansyah dalam Diskusi Publik FPG MPR RI bertajuk Pancasila Sebagai Falsafah dan Dasar Negara: Penguatan Pendidikan Pancasila Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Hotel Santika Premiere, Kota Tangerang Selatan, Banten, Selasa (16/9/2026).

Ferdiansyah menyoroti adanya jurang (gap) antara pengajaran nilai-nilai Pancasila dan fakta di lapangan. Ia mencontohkan maraknya fenomena masalah sosial dan domestik seperti tingginya angka perceraian di kalangan pendidik yang mencerminkan belum terintegrasinya nilai-nilai Pancasila dari Sila Pertama hingga Sila Kelima dalam kehidupan sehari-hari.

“Bagaimana mungkin seorang pendidik mampu menanamkan nilai persatuan dan soliditas kepada anak didiknya jika di kehidupan pribadinya sendiri tidak mencerminkan nilai-nilai kedamaian dan musyawarah? Pancasila tidak bisa hanya berhenti di ruang kelas; ia harus hadir dalam bentuk keteladanan nyata,” tegas Ferdiansyah.

Ia juga menilai bahwa masyarakat Indonesia dalam konteks tertentu kerap membutuhkan dorongan aturan yang tegas (by system) sebelum akhirnya tumbuh menjadi kesadaran kolektif.

“Apakah kita perlu membuat standardisasi tindakan per sila yang lebih terukur? Kita harus berani mengevaluasi. Begitu pula pada dunia kerja, ketidakdisiplinan dan kemalasan adalah pelanggaran terhadap etos Pancasila yang harus memiliki konsekuensi atau sanksi yang jelas,” ujarnya.

Pancasila Sebagai Payung Hukum dan Solusi Disrupsi

Dalam kesempatan yang sama, Guru Besar PPKn Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Prof. Dr. Nadiroh menegaskan bahwa Pancasila harus tetap menjadi pilar utama serta wadah pemayung bagi seluruh disiplin ilmu dalam sistem pendidikan nasional, bukan malah dikesampingkan.

“Pancasila bukanlah sekadar dokumen konstitusional yang dihafalkan, melainkan harus benar-benar ‘berbunyi’ dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menyangkut ideologi negara, sehingga keberadaannya wajib dipertahankan dan diperkuat dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi,” tegas Prof. Nadiroh.

Di sisi lain, Cendekiawan sekaligus Pemikir Kebangsaan, Yudi Latif mengingatkan pentingnya menata ulang filosofi dan praktik pendidikan nasional berlandaskan Pancasila guna merespons disrupsi Artificial Intelligence (AI) dan otomatisasi yang kian masif.

Mengutip pernyataan taipan teknologi Elon Musk di media The Economist, Yudi Latif menyebutkan perkiraan bahwa dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, sebagian besar pekerjaan manusia diprediksi akan digantikan oleh robot humanoid.

“Lalu, apa yang tersisa bagi manusia? Yang tersisa adalah pengalaman kemanusiaan, relasi sosial, serta makna dan tujuan hidup (the meaning and purpose of life). Hal-hal tersebut tidak bisa digantikan oleh AI,” tegas Yudi Latif.