Fraksi Golkar DPRD Bali Soroti Anggaran Hibah Naik Jadi Rp 1,27 Triliun

LKI Golkar – Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali menyoroti kenaikan anggaran belanja hibah yang naik pada rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026. Hal itu disampaikan dalam pandangan umum fraksi tentang Raperda APBD Perubahan 2026 pada Rapat Paripurna DPRD Bali, Senin (14/9/2026).

Dalam APBD Perubahan 2026, belanja hibah meningkat dari sekitar Rp 1,12 triliun lebih menjadi Rp 1,27 triliun atau bertambah sekitar Rp 152 miliar lebih.

“Angka tersebut bukanlah angka kecil, karena itu semakin besar anggaran hibah, maka semakin besar pula tuntutan terhadap ketepatan sasaran, transparansi, akuntabilitas, verifikasi penerima, indikator manfaat, pengawasan, serta evaluasi pasca pemberian hibah,” kata anggota Fraksi Golkar DPRD Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih atau Ajus Linggih.

Fraksi Golkar, kata Ajus, berpandangan bahwa hibah harus menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar instrumen distribusi anggaran.

Menurut Ajus, setiap rupiah hibah harus dapat dijawab dengan sederhana, seperti manfaatnya apa, penerimanya siapa, sehingga pemerintah dapat memastikan tidak terjadi duplikasi atau ketidaktepatan sasaran.

“Kami Fraksi Partai Golkar meminta Pemerintah Provinsi Bali membuka ruang evaluasi yang lebih transparan mengenai efektivitas belanja hibah,” jelas Ajus.

Selain itu, Ajus juga menyoroti peningkatan belanja lebih besar dibandingkan peningkatan pendapatan daerah. APBD Perubahan 2026 diproyeksikan mengalami peningkatan Rp 6,5 triliun menjadi Rp 6,6 triliun untuk pendapatan daerah. Sedangkan, belanja daerah dari Rp 7,2 triliun menjadi Rp 7,5 triliun.

“Apakah peningkatan belanja tersebut benar-benar didorong oleh kebutuhan prioritas masyarakat, atau justru menunjukkan bahwa struktur belanja kita lebih besar dibandingkan dengan kapasitas pendapatan daerah?” tanya Ajus.