Sekjen Golkar Bicara Wacana Pilkada Lewat DPRD: Sebenarnya Bukan Hanya Soal Ongkos Politik

LKI Golkar – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Sarmuji, menyampaikan bahwa wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD bukan sekadar tentang ongkos politik yang mahal.

Sarmuji menyampaikan hal itu dalam dialog Sapa Indonesia Pagi, Kompas TV, Senin (5/1/2026), membahas wacana pilkada melalui DPRD.

Ia menjawab pertanyaan mengenai pilkada lewat DPRD apakah murni karena ongkos politik atau ada hal lainnya.

“Ya sebenarnya bukan hanya soal ongkos politik ya. Ongkos politik mungkin bisa kita bicarakan, tetapi memang kalau bicara ongkos politik memang mahal sekali. Setiap pilkada itu mahal sekali,” ucapnya.

“Jumlah yang harus melakukan pilkada itu seluruh Indonesia, jumlah kabupaten/kotanya juga sangat besar. Provinsinya juga sangat banyak,” ujarnya.

Tetapi, kata dia, bukan hanya tentang biaya politik semata. Ia menyebut ada motif untuk mengevaluasi pilkada secara langsung, termasuk untuk memperbaiki kualitas demokrasi dan kualitas kehidupan rakyat.

Ia kemudian menjelaskan sejumlah dampak yang sering terjadi dalam pilkada secara langsung, mulai dari sebelum pelaksanaan hingga pascapilkada.

“Kita tahu banyak sekali dampaknya, bukan hanya dampak money politics sewaktu penyelenggaraan pilkada, tetapi pascapilkada pun itu masih sangat terasa dampak kepada masyarakatnya.”

“Misalkan ya, antara kepala daerah dan wakil kepala daerah terjadi bentrok. Ini terjadi di mana-mana karena perebutan pengaruh yang luar biasa, sejak sebelum pilkada, pada saat pilkada, maupun pascapilkada,” ucapnya.

Hal semacam itu, menurut dia, sangat merugikan masyarakat. Terlebih dengan munculnya fragmentasi  dan kebencian sebagai dampak pilkada langsung.

“Belum lagi fragmentasi masyarakat yang kadang-kadang sampai pilkada selanjutnya masih bertahan. Ada fragmentasi, ada kebencian-kebencian tertentu yang itu meluas sampai ke bawah dan berkepanjangan bahkan sampai pilkada selanjutnya,” ujar dia.

Itu semua yang menurut dia harus dievaluasi, dan mencari opsi yang kualitas akuntabilitas terhadap masyarakatnya tidak berkurang, tapi mengurangi dampak jelek pilkada langsung sekaligus mengambil manfaat terbesar dari sistem pilkada.

Jika nantinya pilkada tidak lagi dilakukan secara langsung oleh masyarakat, kata dia, kebaikan dari pilkada langsung tetap akan diakomodir oleh DPRD.

“Sehingga masyarakat tidak kehilangan hak sepenuhnya dari pilkada tidak langsung atau pilkada melalui DPRD ini,” ucapnya.

Ia mencontohkan pilkada melalui DPRD pada zaman Orde Baru, yang menurutnya tidak melibatkan masyarakat, sehingga masyarakat tidak tahu apa visi dan rencana kepala daerahnya.

Berbeda dengan pilkada melalui DPRD yang kini diwacanakan. Nantinya, kata dia, akan didesain sedemikian rupa agar teap melibatkan masyarakat.

“Pada pikada yang nanti mungkin kita desain kita bisa memasukkan unsur misalkan kampanyenya tetap kampanye secara langsung di masyarakat, ada sesi masyarakat bisa menikmati kampanye secara langsung,” ungkapnya.

Demikian pula dengan debat publik kandidat. Menurutnya kegiatan itu tetap akan dilaksanakan agar  masyarakat bisa tahu kualitas calon kepala daerahnya.

“Sehingga kalau DPRD memilih calon yang kualitasnya tidak sesuai dengan preferensi masyarakat yang tampak dalam debat publik maupun dalam kampanye langsung, masyarakat bisa menghukum partai politik itu dalam pemilu selanjutnya.”