Erupsi Anak Krakatau Ancam Pariwisata, Legislator Golkar: Perkuat Mitigasi

LKI Golkar – Erupsi Gunung Anak Krakatau pada September 2026 menunjukkan bahwa bencana geologi dapat dengan cepat berubah menjadi persoalan ekonomi. Gangguan abu vulkanik terhadap penerbangan dan konektivitas berpotensi menekan okupansi hotel, omzet restoran, pendapatan UMKM, hingga aktivitas industri pariwisata secara keseluruhan.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Gandung Pardiman, meminta pemerintah memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana agar erupsi gunung berapi tidak mengganggu momentum pertumbuhan pariwisata nasional.

“Erupsi gunung berapi bukan hanya persoalan kebencanaan, tetapi juga persoalan ekonomi dan pariwisata. Ketika penerbangan terganggu, wisatawan membatalkan atau menunda perjalanan, hotel mengalami penurunan okupansi, restoran dan UMKM kehilangan pelanggan, maka dampaknya masuk ke seluruh rantai ekonomi pariwisata,” ujar Gandung melalui keterangan tertulis, Rabu (9/9/2026).

Menurut Gandung, Indonesia memiliki potensi pariwisata besar, tetapi sekaligus menghadapi risiko bencana tinggi karena berada di kawasan Ring of Fire. Karena itu, pembangunan pariwisata harus diikuti sistem mitigasi yang mampu mengantisipasi gangguan konektivitas dan keamanan wisatawan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kunjungan wisatawan mancanegara pada Mei 2026 mencapai sekitar 1,38 juta kunjungan, tumbuh 5,83 persen secara tahunan. Sementara perjalanan wisatawan nusantara mencapai 106,16 juta perjalanan atau meningkat 8,69 persen.

Namun, pertumbuhan tersebut masih rentan terhadap gangguan. Di Sumatera Utara, misalnya, kunjungan wisman pada Juni 2026 tercatat 23.129 kunjungan, turun 17,76 persen dibandingkan Mei. Meski demikian, secara kumulatif Januari-Juni 2026 masih tumbuh 9,57 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Pasar pariwisata kita masih memiliki momentum pertumbuhan, tetapi sangat sensitif terhadap gangguan konektivitas dan persepsi keamanan. Karena itu, erupsi gunung berapi harus ditangani dengan mitigasi yang cepat dan komunikasi publik yang tepat,” katanya.

Gangguan penerbangan menjadi salah satu dampak paling langsung. Sebaran abu vulkanik pada awal September 2026 menyebabkan delapan bandara sempat terdampak atau ditutup sementara, termasuk Bandara Soekarno-Hatta.

Pada 7 September 2026, hampir 3.000 penerbangan mengalami pembatalan atau penundaan dengan sekitar 341.000 penumpang terdampak. Sekitar 622 di antaranya merupakan penerbangan internasional.

Gandung menilai gangguan tersebut dapat menimbulkan efek domino karena wisatawan yang gagal mencapai tujuan berpotensi kehilangan atau mengubah reservasi hotel, tiket destinasi, paket wisata, hingga agenda perjalanan.

“Ketika penerbangan dibatalkan, wisatawan tidak hanya kehilangan akses transportasi. Mereka juga bisa kehilangan reservasi hotel, tiket destinasi, paket wisata, dan agenda perjalanan. Ini akhirnya menimbulkan kerugian bagi industri pariwisata dari hulu sampai hilir,” ujarnya.

Karena itu, Gandung meminta pemerintah menjadikan mitigasi bencana sebagai bagian dari strategi pembangunan pariwisata, bukan kebijakan yang berjalan terpisah.

“Kita tidak mungkin menghentikan gunung berapi. Tetapi kita bisa mengurangi dampaknya. Pariwisata Indonesia harus dibangun bukan hanya menarik dan kompetitif, tetapi juga aman, tangguh, dan siap menghadapi bencana,” tegasnya.

Ia juga mendorong penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, terutama dalam penyampaian informasi mengenai kondisi gunung api, keselamatan penerbangan, akses destinasi wisata, serta situasi daerah terdampak.

“Harapan kita sederhana, wisatawan aman, konektivitas tetap terjaga, UMKM terlindungi, dan pariwisata Indonesia tetap tumbuh. Bencana harus kita mitigasi, bukan kita biarkan menjadi penghambat pembangunan pariwisata nasional,” pungkas Gandung.