Wamendag Dyah Roro Esti Minta Bappebti Perketat Keamanan Transaksi Emas Digital di Tengah Lonjakan Nilai

LKI Golkar – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri mendesak Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk memastikan keamanan masyarakat dalam melakukan transaksi emas digital. Permintaan ini disampaikan Roro saat membuka perdagangan bursa berjangka komoditi Indonesia tahun 2026 di kantornya, Jakarta, pada Jumat (2/1/2026).

Roro menyoroti lonjakan signifikan dalam jual beli emas digital belakangan ini, yang menunjukkan potensi besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, ia juga mengakui adanya tantangan.

Tantangan dan Adaptasi Pengawasan

“Kendati demikian, lanskap perdagangan serta dinamika pengaturan yang terus berubah menjadi suatu tantangan,” kata Roro, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi pada Sabtu (3/1/2026).

Selain mendorong tren positif ini diikuti dengan peningkatan investasi dalam negeri, Roro juga mewanti-wanti agar keamanan para pelaku usaha terjamin. Ia menekankan pentingnya mencegah jual beli emas digital digunakan untuk tindak pidana kejahatan seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme.

“Bappebti harus terus beradaptasi dan memperbarui pengaturan dan mekanisme pengawasan yang ada sesuai dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan industri,” tegas Roro.

Menurut Mureks, sektor perdagangan berjangka komoditi (PBK) memiliki peran krusial dalam mengoptimalkan tata niaga dan ekosistem perdagangan komoditas melalui pembentukan acuan harga. PBK juga dinilai berperan dalam melindungi nilai dengan memastikan harga terbaik bagi pelaku usaha.

Inovasi Perdagangan Hijau dan Peralihan Kewenangan

Selain emas digital, Roro turut menyinggung perdagangan Renewable Energy Certificate (REC) melalui skema PBK sebagai inovasi perdagangan yang patut didorong. REC ini merupakan wujud komitmen Indonesia dalam perdagangan hijau yang harus terus diperluas cakupannya.

Pada kesempatan yang sama, Wamendag juga mengapresiasi kelancaran proses peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital dan derivatif keuangan. Proses ini, yang meliputi aset kripto, derivatif keuangan di pasar modal, serta instrumen pasar uang dan pasar valuta asing (PUVA), telah beralih dari Bappebti ke Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak Januari 2025.

“Proses peralihan pengaturan dan pengawasan keuangan digital, termasuk aset kripto serta derivatif keuangan di pasar modal dan instrumen pasar uang dan pasar valuta asing (PUVA), dari Bappebti ke OJK maupun BI dapat berjalan dengan baik,” tutur Roro.

Optimisme Bappebti dan Data Transaksi

Sementara itu, Kepala Bappebti Tirta Karma Senjaya menilai kegiatan pembukaan perdagangan bursa berjangka komoditi ini menjadi simbol semangat untuk bersama-sama mengakselerasi pertumbuhan industri PBK di tahun 2026.

“Pada 2026 ini, Bappebti beserta seluruh pemangku kepentingan PBK memiliki semangat baru yang mampu memantik perkembangan industri PBK ke arah yang lebih baik lagi ditahun ini,” ujar Tirta.

Mureks mencatat bahwa berdasarkan data Bappebti, nilai transaksi (notional value) PBK selama Januari hingga November 2025 mencapai Rp 42.867 triliun. Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 49,8 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024. Sementara itu, volume transaksi PBK tercatat mencapai 14,56 juta lot, tumbuh 12 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.