WNI Jadi Tentara di Rusia, Anggota DPR Ingatkan jangan Mudah Tergiur Tawaran Kerja Tak Transparan

LKI Golkar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mewanti-wanti masyarakat untuk tidak mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan di luar negeri yang tidak menjelaskan secara transparan jenis pekerjaan yang ditawarkan.

“Hal ini sekaligus menjadi pengingat penting terkait tawaran pekerjaan di luar negeri, terutama yang menjanjikan penghasilan besar dan proses keberangkatan cepat, tetapi tidak menjelaskan secara transparan jenis pekerjaan, pemberi kerja, maupun mekanisme keberangkatan,” kata Dave kepada Kompas.com Rabu (2/9/2026) saat merespos adanya 8 warga negara Indonesia (WNI) yang bergabung dengan militer Rusia.

Politikus Partai Golkar itu menilai tawaran dengan karakter seperti itu perlu diverifikasi secara serius agar tidak menjadi pintu masuk bagi perekrutan yang pada akhirnya menimbulkan risiko hukum maupun membahayakan keselamatan WNI.

Ia juga meminta Pemerintah untuk terus memperkuat langkah pencegahan melalui edukasi, pengawasan, dan koordinasi antarinstansi agar pola perekrutan lintas negara yang mencurigakan dapat dideteksi sejak dini.

Ia menambahkan, pada prinsipnya, bekerja di luar negeri merupakan kesempatan yang positif sepanjang dilakukan melalui jalur yang legal dan memberikan perlindungan yang jelas.

“Namun, jika pekerjaan tersebut mengarah pada keterlibatan dalam konflik bersenjata, konsekuensinya sangat serius, baik dari sisi hukum maupun keselamatan serta masa depan WNI yang bersangkutan,” ucapnya.

Sebelumnya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan pola perekrutan WNI untuk menjadi tentara Rusia.

Menurut Dasco, perekrutan tersebut dilakukan melalui negara pihak ketiga dan tidak langsung ditawari pekerjaan sebagai tentara. Mereka justru mendapatkan tawaran pekerjaan yang seolah-olah tidak memiliki kaitan dengan aktivitas militer.

“Jadi kami mendapatkan informasi dari otoritas intelijen kita bahwa perekrutan tentara itu kemudian dilakukan oleh negara pihak ketiga,” ujar Dasco saat konferensi pers di Gedung DPR RI, Selasa (1/9/2026).

Dasco mengatakan, para WNI tersebut disebut mendapat tawaran pekerjaan sebagai satuan pengamanan (Satpam) hingga tenaga administrasi.

Tawaran tersebut juga disertai iming-iming gaji besar untuk menarik minat calon pekerja.

“Yang kemudian membuat seolah-olah itu adalah lowongan satuan pengamanan ataupun kemudian tenaga administrasi, yang diiming-imingi oleh gaji yang besar,” ujarnya.