Kebutuhan Guru di Jabar Sedang Dihitung, MQ Iswara Pastikan Pendidikan Tetap Prioritas

LKI Golkar – DPRD Jawa Barat saat ini masih melakukan kajian mendalam terkait persoalan pemenuhan kebutuhan guru di berbagai wilayah Jabar. Mengingat tahapan pengkajian dan pencarian data ini sangat krusial sebelum pemerintah daerah mengambil langkah penyelesaian yang konkret

Begitu disampaikan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, MQ Iswara di Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu, 26 Agustus 2026.

Menurut Iswara, persoalan krisis tenaga pendidik ini tengah dibahas secara intensif oleh Komisi V DPRD Jawa Barat untuk memotret kondisi riil di lapangan.

“Saat ini masih dibahas di Komisi V DPRD Jawa Barat untuk mendapatkan angka-angka yang valid,” ujar Iswara.

Iswara menegaskan, ketersediaan data yang akurat menjadi fondasi utama. Tanpa data yang valid, kebijakan penambahan atau pemerataan guru dikhawatirkan tidak akan tepat sasaran.

Selain melakukan pemetaan di tingkat internal daerah, DPRD Jawa Barat juga terus menjalin komunikasi proaktif dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

“Selain itu, kita terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian PANRB,” tuturnya.

Kemudian, Iswara membeberkan, polemik pemenuhan kebutuhan guru ini tidak bisa dilepaskan dari skema penataan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Saat ini, regulasi mengenai penataan tenaga PPPK, baik skema penuh waktu maupun paruh waktu, masih digodok di tingkat pusat.

“Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, dan DPR RI sedang membahas masalah ini, khususnya terkait permasalahan guru dan penataan P3K, baik penuh waktu maupun paruh waktu,” jelas Iswara.

Oleh karena itu, DPRD Jabar memilih sikap kehati-hatian dengan menunggu hasil putusan dari pemerintah pusat dan DPR RI sebelum mengeksekusi kebijakan turunan di tingkat daerah.

Iswara memastikan, meski Jabar tengah dihadapkan pada tantangan tekanan fiskal dan penurunan pendapatan daerah, sektor pendidikan tetap menjadi prioritas utama yang tidak akan dikorbankan.

Pemprov Jabar berkomitmen untuk terus menjalankan berbagai program strategis demi mengejar target pembangunan pendidikan daerah.

Sejumlah target prioritas tersebut meliputi upaya mendongkrak angka rata-rata lama sekolah, menekan angka putus sekolah, hingga perbaikan infrastruktur fisik.

“Target di bidang pendidikan, seperti rata-rata lama sekolah, angka putus sekolah, renovasi gedung, unit sekolah baru, dan rehabilitasi sekolah, tetap berjalan,” pungkas Iswara.