Menteri Bahlil Minta Pengembangan Panas Bumi Dipercepat

LKI Golkar – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta pelaku usaha panas bumi mempercepat pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).

Terlebih, pemerintah sudah menargetkan tambahan kapasitas 5,2 Giga Watt (GW) PLTP pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.

Bahlil, mengatakan percepatan ini hanya bisa dilakukan dengan kolaborasi antara pelaku usaha dan pemerintah.

Dia menjelaskan, saat dirinya baru menjabat sebagai Menteri ESDM, dirinya langsung membuat terobosan untuk mempercepat pengembangan panas bumi di Tanah Air, melalui pemangkasan aturan yang panjang. Tapi setelah itu dilakukan, pengembangan panas bumi juga masih lambat.

“Sejak saya dilantik jadi Menteri ESDM, saya cek apa sih yang membuat lambat, karena saya dulu pengusaha juga. Saya dulu sebelum masuk di pemerintah, saya pengusaha. Dan setelah saya masuk pemerintah, saya jadi Menteri Investasi. Pengusaha itu kan mau cepat, tapi kalau aturannya berbelit-belit, lambat, ya mau gimana? Maka yang pertama saya lakukan adalah memangkas tahapan peraturan yang panjang lebar itu. Dan sekarang ternyata setelah saya evaluasi, masih banyak juga hambatan-hambatan terhadap aturan-aturan itu,” jelas Bahlil saat pidato sambutan pembukaan acara The 12th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition di Jakarta International Convention Center, Rabu (19/8/2026).

“Bapak ibu semua, tidak ada cara lain adalah untuk melakukan percepatan implementasi geothermal, supaya bisa menjadi listrik ataupun menjadi yang lain, adalah harus ada kolaborasi, antara pengusaha dan regulator. Tidak bisa main sendiri-sendiri. Saya juga sudah mengecek nilai keekonomian. Sekalipun sudah mencapai 9,5 sen per KWH, tapi oleh teman-teman asosiasi mengatakan masih kurang. Kita akan memberikan terobosan dengan insentif pajak. Jadi nanti kita akan merubah PP dan Perpres untuk kemudahan dan insentif terhadap bisnis sektor geothermal,” ujarnya.

Dia pun meminta Dewan Energi Nasional (DEN) untuk turut mengawasi perkembangan proyek panas bumi ini.

“Nah untuk menuju ke sana, saya juga minta komitmen kepada teman-teman pengusaha. Bagi teman-teman pengusaha yang sudah mendapatkan konsesi, harus juga cepat. Jangan konsesinya ditahan. Kalau ditahan, itu juga memperlambat. Jadi jangan sampai kita lambat dan itu hanya dianggap sebagai yang dilakukan oleh pemerintah,” tuturnya.

“Saya selalu menandatangani penghentian sementara. Penghentian sementara. Ini kan bagian dari para strategi. Syukur alhamdulillah kalau betul ada masalah ya. Tetapi saya kan mantan pengusaha, intuisi dan penciuman, saya kan tahu. Penghentian sementara ini kan dalam rakam memperpanjang masa kontra kalian karena kalian ada persoalan di situ. Syukur kalau itu persoalannya rakyat. Tapi kalau persoalan teknologi, persoalan uang, itu mempermasalah,” ucapnya.

“Saya mohon maaf teman-teman dari DEN, ini teman-teman dari DEN yang membuat arah kebijakan Pak Satya dan teman-teman. Tolong juga awasi mereka ini. Jangan perpanjangan-perpanjangan itu hanya penghentian sementara, ternyata ada abuleke-nya juga di situ. Kita mau fair-fair aja. Kita mau fair-fair aja. Maaf teman-teman dari DEN, tadi saya baru lihat. Nah ini yang saya melihat masalah,” ujarnya.

“Ijin sudah diperpanjang satu kali. Mau juga dua kali diperpanjang, ada juga yang mau tiga kali. Begitu kita kena pemutusan, lobby lagi. Pakai ini, pakai ini, pakai ini. Boleh lah, yang penting kalian ada punya komitmen gitu loh. Bagi kami pemerintah, siapapun yang mengerjakan gak apa-apa, yang penting cepat,” imbuhnya.

Menurutnya, percepatan pengembangan panas bumi ini perlu dilakukan, selain menghasilkan listrik, ini juga bisa menciptakan efek ekonomi berganda (multiplier effect).

“Geothermal dalam pandangan saya, tidak hanya pada konteks bagaimana kita meningkatkan kemampuan listrik kita di sektor geothermal. Tapi juga bagaimana kita mampu melakukan konversi untuk melahirkan ekonomi yang lain gitu loh. Supaya menciptakan lapangan pekerjaan. Di beberapa tempat, itu sudah terjadi. Dengan pengeringan kopi, beberapa industri yang lain, petrochemical. Inilah bagian daripada kreativitas kita. Jadi jangan persepsi kita bahwa geothermal itu hanya didorong untuk di sektor kelistrikan. Harus ada multiplier effect-nya di situ yang akan kita lakukan,” bebernya.

Dia pun menekankan harus adanya inovasi dalam teknologi. Tanpa inovasi teknologi, menurutnya susah bagi pelaku usaha untuk bisa bersaing secara kompetitif.

“Energi fosil itu mungkin sekarang dan masa lampau tapi ke depan adalah energi baru terbarukan,” tandasnya.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, Indonesia saat ini berada pada peringkat ke-2 dunia dalam kapasitas panas bumi terpasang. Total potensi panas bumi Indonesia mencapai 23.202,77 MW, sedangkan kapasitas yang telah terpasang sekitar 2.776,39 MW. Dengan demikian, baru sekitar 11,6% potensi panas bumi yang telah dimanfaatkan dan sekitar 88,4% masih belum tergali.

Potensi panas bumi Indonesia tersebar luas di berbagai wilayah. Sumatra memiliki potensi sekitar 9.441,10 MW, Jawa sekitar 7.587,80 MW, Sulawesi sekitar 3.006 MW, dan Nusa Tenggara sekitar 1.272,87 MW. Sementara itu, Kalimantan, Bali, Maluku, dan Papua juga memiliki potensi panas bumi, namun dalam bahan paparan disebutkan belum memiliki kapasitas terpasang.

Untuk tahun 2026, pemerintah menyiapkan pengembangan pada 2 lokasi Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (WPSPE) dan 4 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP), dengan total sumber daya sekitar 131 MW, tambahan kapasitas sekitar 185 MW, serta proyeksi nilai investasi sekitar US$ 1,16 miliar.

Pemerintah juga menyiapkan sejumlah katalis regulasi dan investasi untuk mempercepat pengembangan panas bumi, antara lain melalui revisi PP Nomor 7 Tahun 2017 yang diarahkan untuk mendukung pemanfaatan tidak langsung panas bumi dan meningkatkan tingkat pengembalian investasi, serta revisi Perpres Nomor 112 Tahun 2022 untuk mengakselerasi pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).