Gubernur Sulteng Minta Aturan DBH Dibenahi, Ini Respon Menteri Bahlil

LKI Golkar – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid terus memperjuangkan agar besarnya kontribusi daerah dalam industri sumber daya mineral berbanding lurus dengan manfaat fiskal yang diterima masyarakat.

Aspirasi tersebut mendapat respons positif dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang membuka peluang revisi kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk menghadirkan pembagian lebih berkeadilan bagi daerah penghasil dan pengolah mineral.

Dalam audiensi bersama jajaran DPRD Sulteng dengan Menteri ESDM di Jakarta, Rabu (19/8/2026), Anwar Hafid menyampaikan agar DBH dapat memberi porsi lebih adil bagi daerah yang selama ini menjadi basis produksi sekaligus pengolahan sumber daya mineral.

Dia secara khusus menyoroti Kabupaten Morowali dan Morowali Utara yang memiliki posisi strategis dalam perkembangan industri nikel nasional.

“Kalau daerah sudah menjadi bagian dari proses pengolahan, maka kontribusi itu harus diakui dalam kebijakan fiskal,” kata Anwar Hafid dalam siaran pers Kamis (20/8/2026).

Pusat Aktivitas Pengolahan dan Industri Berbasis Nikel

Dia menjelaskan Morowali dan Morowali Utara tidak hanya berperan sebagai wilayah produksi bahan tambang, tetapi telah berkembang menjadi pusat aktivitas pengolahan dan industri berbasis nikel dalam skala besar.

Perkembangan tersebut dinilai memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

Di sisi lain, pertumbuhan kawasan industri juga membuat daerah harus menanggung konsekuensi berupa kebutuhan infrastruktur dan pelayanan publik yang semakin besar. Dia menilai kondisi tersebut perlu menjadi bagian dari pertimbangan dalam merumuskan kebijakan fiskal nasional.

Oleh karenanya mantan Bupati Morowali dua periode ini menilai kontribusi daerah tidak semestinya hanya diukur berdasarkan status sebagai daerah penghasil bahan tambang.

Apalagi, lanjut dia, ketika aktivitas ekonomi telah berkembang hingga tahap pengolahan, posisi tersebut perlu tercermin dalam kebijakan fiskal. Menurut dia penataan kembali kebijakan DBH penting agar manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam dapat dirasakan secara lebih proporsional oleh daerah.

Dia berharap besarnya kontribusi daerah terhadap perekonomian nasional berjalan seimbang dengan manfaat fiskal yang diterima masyarakat setempat.

“Jangan sampai daerah hanya disebut sebagai daerah penghasil, sementara beban yang ditanggung semakin besar,” ujarnya.

Respons Positif Bahlil  Aspirasi tersebut mendapat respons positif dari Bahlil yang menyatakan pemerintah akan melihat kembali kebijakan DBH yang berlaku. Dia bahkan membuka ruang untuk segera melakukan revisi apabila diperlukan demi memastikan kebijakan tersebut memenuhi prinsip keadilan bagi daerah.

“Kita akan lihat dan kita akan buka peluang untuk revisi. Yang penting kebijakannya harus memberikan rasa keadilan bagi daerah,” kata Bahlil

Bahlil menegaskan pemerintah pusat terbuka terhadap masukan dari daerah penghasil dalam penyusunan maupun evaluasi kebijakan.

Dia mengatakan kebijakan fiskal yang berkaitan dengan sumber daya alam harus memperhatikan kontribusi sekaligus beban yang ditanggung daerah.

“Bahwa menurut Menteri ESDM, aspirasi (soal keadilan DBH) dari Pak Gubernur Anwar Hafid dan jajaran DPRD Sulawesi Tengah dapat diterima dengan baik,” tegas Bahlil seusai menerima audiensi tersebut.

Bagi Sulteng, persoalan DBH menjadi penting karena Morowali dan Morowali Utara merupakan bagian dari kawasan yang memiliki posisi strategis dalam rantai industri nikel nasional.

Sebab itu, pembahasan DBH tidak hanya menyangkut besaran penerimaan daerah, tetapi juga bagaimana kebijakan fiskal nasional mengakui kontribusi, aktivitas pengolahan, serta beban pembangunan yang muncul di daerah.