Desil 9-10 Dilarang Beli BBM Subsidi, Menteri Bahlil: Jangan Ambil Hak Rakyat

LKI Golkar – Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Bahlil Lahadalia mengungkapkan agar kelompok masyarakat golongan desil 9-10 yang dikategorikan sangat mampu secara ekonomi tak membeli BBM subsidi.

Ia tak ingin masyarakat yang berhak menerimanya justru kesulitan mendapatkannya.

“Ya sudahlah yang kaya-kaya yang sudah mampu itu jangan ngambil hak rakyat lah, kira-kira begitu. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berhak menerima,” jelas Bahlil dikutip dari Kompas.com, Rabu (19/8/2026).

Apa yang dikatakan Bahlil ada dasarnya, menurut DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) desil 9 dan 10 merupakan kelompok masyarakat dengan kesejahteraan tertinggi.

Sementara desil 1-5 merupakan masyarakat berperekonomian rendah dan prioritas mendapatkan bantuan sosial (bansos) termasuk mengakses BBM bersubsidi.

Ketentuan saat ini, masyarakat yang berhak mengakses BBM subsidi baik itu Pertalite dan Biosolar per hari dijatah. Untuk bus dan truk dibatasi maksimal 200 liter per hari.

Kendaraan biasa dibatasi 50 liter per hari.

Soal pembatasan pembelian BBM subsidi menggunakan ketentuan desil, saat ini masih terus dikaji.

“Pembatasan Pertalite, sekarang kita masih dalam kajian, lagi dikaji,” ujar Bahlil.

Bukan cuma Bahlil, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa juga melarang pembelian BBM subsidi bagi masyarakat berperekonomian tinggi.

Orang kaya tak berhak beli BBM subsidi

Purbaya menginginkan mekanisme yang mengatur penyaluran BBM subsidi agar tepat sasaran. Sehingga orang kaya tak berhak mengaksesnya.

“Nanti kalau memang diperlukan subsidi yang tepat sasaran, bukan pembatasan ya. Yang desil 10 lah, yang orang-orang kaya itu enggak berhak beli itu ya,” jelasnya, Selasa.

Terlebih pemerintah berusaha menekan subsidi BBM dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Rencana ini dikemukakan karena harga minyak dunia fluktuatif akibat ketegangan di Timur Tengah.

Jika tak dilakukan, ada potensi fiskal Indonesia tertekan akibat membengkaknya APBN memalangi subsidi BBM.

Hal ini sudah terlihat karena konsumsi penggunaan BBM subsidi naik pesat sementara BBM nonsubsidi cenderung turun.

Konsumen BBM nonsubsidi turun

Pada semester I 2026 volume penyaluran BBM subsidi naik 7,8 persen jadi 7.989,5 ribu kilo liter. Berbanding terbalik dengan konsumsi BBM nonsubsidi yang turun 23,2 persen menjadi 18,8 persen di periode yang sama.

“Di sisi lain, migrasi konsumen ke BBM bersubsidi, dengan pangsa Pertalite meningkat dari 75,4 persen menjadi 80,3 persen, sementara konsumen Pertamax turun dari 23,2 persen menjadi 18,8 persen yang mengindikasikan bahwa perbedaan harga semakin memengaruhi perilaku konsumsi,” jelas Head of Center of Food, Energy, and Sustainable Development (CFESD) Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Indra Abra Tallatov, Selasa.

Hal ini menjadi alarm bahaya bagi pemerintah, sebab naiknya ongkos energi memperlemah daya saing industri dalam negeri.

Imbasnya, mempelambat perputara roda perekonomian di segala aspek.