Sekolah Darurat NTT Jangan Berhenti pada Tenda, Agung Widyantoro: Masa Depan Anak Tidak Boleh Ikut Runtuh

LKI Golkar – Gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), tidak hanya menyisakan persoalan kerusakan bangunan dan tempat tinggal warga. Di sektor pendidikan, kerusakan satuan pendidikan menjadi persoalan serius karena berpotensi mengganggu keberlanjutan proses belajar-mengajar ribuan anak.

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah daerah memprioritaskan keselamatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar, pengungsian, serta pemulihan infrastruktur selama masa tanggap darurat. Di sisi lain, pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menyiapkan 50 tenda sebagai ruang kelas darurat, disertai bantuan perlengkapan sekolah dan dukungan psikososial.

Namun, bagi Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro, sekolah darurat tidak boleh dipahami sebatas menyediakan tenda untuk menggantikan ruang kelas yang rusak. Menurutnya, keberadaan ruang belajar sementara harus menjadi bagian dari strategi memastikan anak-anak tetap mendapatkan hak pendidikan sekaligus merasa aman setelah mengalami bencana.

“Sekolah darurat jangan hanya dimaknai sebagai tenda tempat anak-anak belajar. Yang jauh lebih penting adalah memastikan mereka tetap memiliki masa depan. Gedung sekolah boleh rusak karena gempa, tetapi jangan sampai cita-cita anak-anak ikut runtuh,” ujar Agung.

Agung mengatakan, pemerintah perlu bergerak secara bersamaan dalam tiga tahapan, yakni memastikan proses pembelajaran tetap berlangsung, mempercepat pemulihan sarana dan prasarana pendidikan, serta memberikan pendampingan kepada peserta didik dan guru yang terdampak secara psikologis.

Ia menilai kondisi pascagempa membutuhkan pendataan yang akurat dan terus diperbarui. Hal itu penting agar bantuan tidak hanya berdasarkan jumlah bangunan sekolah yang rusak, tetapi juga memperhitungkan jumlah peserta didik, guru, kebutuhan ruang kelas, fasilitas belajar, serta tingkat kerusakan setiap satuan pendidikan.

“Jangan sampai kita hanya menghitung berapa sekolah yang rusak. Kita juga harus menghitung berapa anak yang kehilangan ruang belajarnya, berapa guru yang terdampak, dan berapa lama mereka harus menunggu sampai sekolahnya kembali layak digunakan,” kata Agung.

Menurut dia, koordinasi antara Pemerintah Provinsi NTT, pemerintah kabupaten, Kemendikdasmen, dan DPR RI harus diperkuat agar penanganan pendidikan tidak berjalan parsial. Pemerintah pusat telah mengirimkan bantuan berupa ruang kelas darurat, family kit, school kit, dukungan psikososial, serta konektivitas untuk mendukung pembelajaran di wilayah terdampak.

Agung menegaskan, Komisi X DPR RI akan melihat persoalan tersebut bukan semata sebagai penanganan bencana, melainkan sebagai upaya menjaga keberlangsungan hak pendidikan anak-anak di daerah terdampak.

“Dalam situasi bencana, pendidikan tidak boleh menjadi urusan yang menunggu sampai semuanya normal. Justru ketika situasi belum normal, negara harus hadir memastikan anak-anak tetap belajar. Sekolah boleh darurat, tetapi masa depan mereka tidak boleh darurat,” tegasnya.

Sementara itu, pemerintah terus melakukan pemetaan dampak gempa terhadap satuan pendidikan. Data kerusakan masih mengalami pembaruan seiring proses asesmen di lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan pendidikan pascagempa membutuhkan respons yang fleksibel dan berkelanjutan, bukan sekadar bantuan pada masa tanggap darurat.

Bagi Agung, keberhasilan penanganan pendidikan pascabencana pada akhirnya bukan hanya diukur dari seberapa cepat tenda didirikan, tetapi dari seberapa cepat anak-anak kembali belajar dalam suasana aman dan bermartabat.

“Kita ingin anak-anak NTT kembali ke sekolah bukan hanya karena ada ruang untuk belajar, tetapi karena mereka kembali memiliki harapan,” pungkasnya.