Prabowo Perintahkan Gratis Pengurusan Dokumen Kependudukan Korban Bencana di Sumatera

LKI Golkar – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan agar seluruh pengurusan dokumen kependudukan bagi korban banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Sumatera digratiskan.

Presiden menegaskan tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apa pun kepada masyarakat terdampak bencana.

Arahan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers pemulihan dan rencana strategis pascabencana di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (29/12).

“Atas petunjuk Bapak Presiden, berkenaan dengan pengurusan dokumen-dokumen kependudukan masyarakat, diminta untuk tidak dipungut biaya,” ujar Prasetyo.

Prasetyo juga meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memperketat monitoring dan pengawasan di lapangan guna mencegah praktik pungutan liar (pungli) oleh oknum yang memanfaatkan situasi darurat pascabencana.

“Kami mohon kepada Pak Mendagri agar dilakukan pengawasan supaya dalam pelaksanaannya tidak ada oknum di lapangan yang memanfaatkan situasi,” tegasnya.

Menanggapi arahan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan Kemendagri telah membentuk sembilan tim Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang disebar di sejumlah provinsi terdampak bencana sejak 15 November 2025. 

Ia memastikan layanan administrasi kependudukan tetap berjalan di hampir seluruh wilayah terdampak.

Menurut Tito, hanya Dukcapil di Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Kota Langsa yang sempat mengalami lumpuh total akibat bencana. Sementara daerah lainnya masih dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Dokumen yang rusak sudah kami perbaiki dan hingga hari ini telah diproduksi 63.230 dokumen, seluruhnya tanpa dipungut biaya. Mulai dari Kartu Keluarga, KTP elektronik, akta kelahiran, akta kematian, dan dokumen lainnya,” jelas Tito.

Tito menegaskan, layanan penggantian dokumen kependudukan akan terus dilakukan sampai seluruh warga terdampak kembali memiliki identitas kependudukan yang lengkap.

“Kami akan terus bekerja membantu masyarakat yang kehilangan dokumen agar kembali memiliki data kependudukan mereka, dan sekali lagi tidak dipungut bayaran sepeser pun,” tutupnya