Pemprov Jabar Berencana Pinjam Rp 3,4 Triliun ke PT SMI, MQ Iswara: Fiskal Kita Kuat

LKI Golkar – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat MQ Iswara menilai rencana Pemprov Jabar mengajukan pinjaman Rp 3,4 triliun ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk pembangunan infrastruktur merupakan hal yang biasa. Menurut Iswara, Jawa Barat memiliki kemampuan keuangan daerah yang cukup kuat untuk membayar pinjaman tersebut.

“Ya gini, jadi yang namanya pinjaman daerah ini hal yang biasa saja. Banyak daerah yang melakukan pinjaman-pinjaman. Tapi karena Jawa Barat itu provinsi yang kapasitas fiskalnya kuat, kita belum pernah minjam. Provinsi lainnya biasa minjam, kabupaten kota lain apalagi,” katanya saat ditemui di Hotel Preanger, Kota Bandung, Jumat (7/8/2026). Baca juga: Dana Transfer Berkurang, DPRD Jabar Setujui Rencana Pemprov Pinjam Rp 3,4 Triliun ke PT SMI Ia mengatakan, kemampuan keuangan Jabar terlihat dari besarnya kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap APBD

“Kapasitas fiskal kita kuat. Nanyak daerah lain provinsi atau kabupaten atau kota dari volume APBD, PAD-nya cuma 10 persen. kita hampir 60-70 persen lebih. Kita jadi kapasitas fisikal kita kuat, proporsional Ini,” terang Iswara. Iswara menilai, pinjaman daerah tidak menjadi masalah selama kemampuan untuk membayarnya sudah jelas.

Meski menyebut pinjaman sebagai hal yang biasa, ia meminta besaran dan jangka waktu pinjaman tersebut dipastikan. “Apa betul pinjamannya Rp 3,4 triliun. Apa betul tenornya 3 tahun selama masa gubernur. Kita kemarin sudah bersepakat bahwa supaya tidak terlalu membebani daerah yang lain, gubernur yang berikutnya jangan lebih dari 3 tahun sampai 2030,” tegasnya.

Selain membahas pinjaman baru, DPRD Jabar juga mendorong pemerintah pusat untuk menjadwal ulang pembayaran utang program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Langkah tersebut diperlukan agar beban pembayaran utang daerah setiap tahun tidak terlalu besar. “Kita berjuang agar transfer ke daerah bisa naik, kita juga berjuang agar bisa di-rescheduling yang utang-utang sebelumnya termasuk PEN, kita minta dijadwal ulang lah, jangan 3 tahun lagi, kita minta misalnya 5 tahun, 6 tahun, sehingga pembayaran yang Rp 666 miliar bisa cukup Rp 300 miliar per tahun,” tutur Iswara. Iswara menegaskan, DPRD Jabar akan mencari berbagai cara agar kemampuan keuangan daerah tetap terjaga di tengah kebutuhan pembangunan. “Jadi kalau sebenarnya dari pusat membayar dana bagi hasil dan transfer ke daerahnya juga tidak kurang, sebenarnya ini cukup,” pungkasnya.