Masyarakat Harus Kritis Sikapi Video Lama yang Kembali Beredar di Medsos

LKI Golkar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta masyarakat lebih kritis menyikapi peredaran video lama yang kembali muncul di media sosial (medsos) dan dibagikan seolah-olah menggambarkan peristiwa yang sedang terjadi.

Menurut Dave, penyebaran kembali video lama tanpa konteks dapat menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat. Karena itu, masyarakat perlu memastikan informasi yang diterima sebelum ikut menyebarluaskannya.

“Maraknya kembali peredaran video-video lama di media sosial perlu menjadi perhatian bersama. Dalam situasi seperti ini, persoalannya bukan hanya pada kontennya, tetapi juga pada bagaimana informasi tersebut diterima dan dipahami oleh masyarakat,” kata Dave saat dihubungi Inilah.com di Jakarta, Minggu (9/8/2026).

Sikap Kritis 

Selanjutnya ia mengatakan, masyarakat perlu meningkatkan sikap kritis ketika menerima informasi di ruang digital, terutama sebelum membagikan video atau informasi kepada orang lain.

“Karena itu, masyarakat perlu semakin kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi di ruang digital. Sebelum membagikan sebuah video atau informasi, penting untuk memeriksa sumber, waktu kejadian, serta konteksnya,” ujarnya.

Timbulkan Keresahan

Dave mengingatkan, video lama yang sebenarnya sudah tidak relevan dapat menimbulkan keresahan apabila dibagikan kembali tanpa keterangan yang jelas.

Terlebih, ketika video tersebut dipersepsikan sebagai gambaran situasi terkini, masyarakat berpotensi menerima informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

“Jangan sampai sebuah konten lama yang sebenarnya sudah tidak relevan justru menimbulkan persepsi yang keliru karena dianggap sebagai kejadian terbaru,” tegas Dave.

Penyebaran Hoaks

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago, memastikan situasi keamanan dalam negeri tetap terkendali di tengah maraknya penyebaran hoaks, disinformasi, hingga isu-isu yang memicu kekhawatiran masyarakat di media sosial.

Menurut Djamari, pemerintah terus memantau perkembangan situasi melalui koordinasi intensif dengan seluruh aparat keamanan dan intelijen.

“Situasi di dalam negeri sangat-sangat matang dan perkembangan semuanya yang terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali BIN,” kata Djamari di Kemenko Polkam, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Ia mengatakan, koordinasi antara pemerintah, TNI, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) terus dilakukan untuk memantau setiap perkembangan situasi keamanan nasional.

Di sisi lain, Djamari menyoroti banyaknya informasi yang beredar di media sosial yang dinilai dapat mengganggu ketenangan masyarakat. Menurut dia, hoaks, disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian masih menjadi tantangan yang terus dihadapi pemerintah.

Karena itu, Djamari mengimbau masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh berbagai informasi yang belum terverifikasi.